Verifikasi Artikel
Waktu.news, Boltara – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memperkuat koordinasi pengawasan orang asing di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tahun 2026.
Kegiatan yang mencakup wilayah Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Kaidipang tersebut berlangsung di Coconut Beach Cafe & Resto, Kamis (12/11/2026).
Rakor mengusung tema "Pengawasan Orang Asing yang Adaptif dan Terpadu Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban".
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Muthoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., yang sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Pertemuan ini diarahkan untuk memperkuat kerja sama antarlembaga dalam memantau keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai ketentuan keimigrasian.
Imigrasi Tekankan Pentingnya Deteksi Dini dan Pertukaran Informasi
Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Arthur Lucky Mawikere, S.Sos., M.H., menyampaikan sambutan dari pihak Kantor Imigrasi.
Ia menjelaskan bahwa Rakor TIMPORA merupakan agenda strategis Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing di daerah.
Menurutnya, tugas pengawasan tidak dapat dijalankan oleh Imigrasi secara mandiri.
Keterlibatan anggota TIMPORA dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diperlukan untuk mendukung pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
Melalui koordinasi tersebut, setiap instansi diharapkan mampu membangun sistem deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.
Kerja sama lintas sektor juga diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Boltara.
Dengan demikian, pengawasan orang asing tidak hanya bertumpu pada satu lembaga, tetapi melibatkan seluruh unsur yang memiliki tugas dan kewenangan terkait.
Pemkab Boltara Dorong Pengawasan Orang Asing yang Terpadu
Sementara itu, dalam sambutan Plt. Bupati yang dibacakan Asisten II Abdul Muthoh Daeng Mulisa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu atas penyelenggaraan rakor tersebut.
Pemerintah daerah menilai kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjalankan pengawasan keimigrasian.
Pengawasan tersebut harus memperhatikan kebijakan selektif keimigrasian, termasuk pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah daerah.
Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa kehadiran warga negara asing merupakan bagian dari dinamika era pasar global.
Berbagai aktivitas, mulai dari bisnis, pariwisata, budaya, hingga kegiatan sosial, menjadi bagian dari interaksi yang melibatkan warga negara asing.
Namun, pemerintah daerah mengingatkan bahwa posisi strategis suatu wilayah juga memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi.
Risiko tersebut mencakup kemungkinan adanya kepentingan ilegal, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Potensi tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan yang adaptif serta pertukaran informasi secara berkelanjutan di antara anggota TIMPORA.
Melalui forum koordinasi, instansi terkait diharapkan mampu memperkuat pemantauan terhadap perlintasan, keberadaan, dan kegiatan orang asing sesuai kewenangan masing-masing.
Pada akhir sambutan, Abdul Muthoh secara resmi membuka Rakor TIMPORA Boltara 2026.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberikan semangat bagi seluruh anggota TIMPORA dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Arthur Lucky Mawikere, serta Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Judi Susilo Silalahi, S.S.
Hadir pula Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Abraham Oscar Maitimu, S.T., dan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rumah Detensi Imigrasi Manado Agrein Welmard Tahulending, S.H.
Peserta lainnya meliputi jajaran TNI/Polri Boltara, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, Lurah Bintauna, sangadi, seluruh anggota TIMPORA Kabupaten Boltara, serta insan pers.