LOLAK, WAKTU.NEWS — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Focus Group Discussion atau FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2026, Rabu, 7 Oktober 2026.

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup tersebut berlangsung di Rumah Makan Arsylah, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak.

Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, S.Tr.T., membuka kegiatan tersebut secara resmi.

Dalam arahannya, Dony menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang mengelola sumber daya alam, khususnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ia juga mengajak para camat dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam pembahasan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

BACA JUGA
Dalam konteks keterlibatan pelaku usaha, Dony Lumenta juga membahas distribusi pupuk bersubsidi Bolaang Mongondow bersama Pupuk Indonesia Sulawesi Utara.

Soroti Dampak Aktivitas Usaha terhadap Lingkungan

Wakil Bupati mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang muncul dari berbagai kegiatan operasional usaha.

Karena itu, ia menilai keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Dokumen RPPLH yang kita susun hari ini bukan hanya diperuntukkan bagi kelancaran tata kelola saat ini, tetapi merupakan dokumen penting yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” tegas Dony.

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

BACA JUGA
Di sisi lain, Dony Lumenta juga mengajak generasi muda merawat warisan daerah melalui Festival Seni Budaya Bolaang Mongondow 2026 yang menghadirkan tari tradisional dan seni daerah.

Dony berharap seluruh rangkaian FGD dapat berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk menjadi acuan perencanaan lingkungan yang lebih baik dan aman.

Libatkan OPD, Pelaku Usaha hingga Camat

FGD RPPLH Bolaang Mongondow 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam persoalan lingkungan.

Mereka antara lain Manajer WCS IP Sulawesi Iwan Hunowu, SP; perwakilan Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone; pelaku usaha; Pemimpin Redaksi Zona Utara; serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Sejumlah OPD yang hadir atau diundang meliputi Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas PMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

BACA JUGA
Setelah forum melibatkan banyak OPD, artikel lain memuat pembukaan MTQ Ke-IX Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2026 oleh Bupati Sirajudin Lasena.

Selain itu, hadir pula jajaran Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas PP dan PA, Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas PP dan KB, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Satpol PP, Inspektorat Daerah, BKD, BPBD, BKPP, Kesbangpol, Dinas Perikanan, Dinas Perkim, serta seluruh jajaran camat.

Setelah proses diskusi dan perumusan rekomendasi selesai, FGD ditutup secara resmi oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, S.Pd., MAP.

Keterlibatan berbagai pihak dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bolaang Mongondow merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan menuju Bolmong Juara, “Maju & Sejahtera”.