Waktu.news | Menteri sekretaris Kabinet Pramono Anung meluruskan perihal larangan buka puasa bersama yang memicu pro kontra. Menurut politisi PDIP itu, arahan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan buka bersama pada puasa 1444 Hijriah ini hanya ditujukan bagi para pejabat pemerintah, bukanlah masyarakat. Menteri sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara soal surat bernomor R38/seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan sekretariat kabinet berkaitan dengan larangan buka puasa bersama. Pramono menyatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan buka bersama pada puasa 1444 Hijriah hanya ditujukan bagi para menko para menteri serta kepala lembaga pemerintahan. Adapun ketentuan dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Selain itu, Pramono juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo melarang aparatur sipil negara menggelar buka puasa bersama karena sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan demikian, presiden meminta jajaran pemerintah untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana. Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN Untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama, intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh presiden,” tutur Pramono. (rhp)