Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mematangkan program strategis tahun mendatang melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027, yang digelar pada Kamis, 15 Januari 2026. Forum ini menjadi langkah awal penentuan arah pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, jajaran pimpinan OPD, para camat, serta perwakilan stakeholder. Konsultasi publik berlangsung di Ruang Berkah, Kantor Bupati Bolsel, Panango.
RKPD 2027 Jadi Penentu Arah Kebijakan dan APBD
Dalam arahannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memegang peran krusial sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD 2027 akan menjadi pedoman utama penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD tidak boleh bersifat normatif. Setiap program harus dirancang cermat, terukur, dan responsif terhadap isu strategis daerah agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Fokus Produk Unggulan dan Penguatan Layanan Dasar
Pada kesempatan tersebut, Bupati Iskandar memaparkan prioritas pembangunan Bolsel 2027 yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD. Pemerintah daerah akan mendorong diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan, seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain sektor ekonomi, Pemkab Bolsel juga memprioritaskan penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, serta pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Reformasi birokrasi tetap menjadi fokus, terutama melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik,” jelasnya.
Infrastruktur dan Energi Jadi Penopang Daya Saing Daerah
Bupati turut menyoroti pentingnya optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah. Menurutnya, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari nol, tetapi memaksimalkan potensi yang sudah ada.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran seremonial.
“Saya tegaskan, masukan dari forum ini harus menjadi bahan penyempurnaan RKPD. Jangan sampai konsultasi publik hanya formalitas. Dokumen yang dihasilkan harus berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegas Iskandar.
Dorong RKPD 2027 yang Inklusif dan Realistis
Menutup arahannya, Bupati Iskandar berharap forum konsultasi publik mampu menyerap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga RKPD 2027 benar-benar inklusif, realistis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Semoga RKPD Tahun 2027 yang kita susun bersama dapat menjawab kebutuhan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel,” pungkasnya, didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.
- Matangkan RKPD 2023, Pemkab Bolmut Gelar Forum Perangkat Daerah
- RKPD Bolmut 2026: Strategi Pemerataan, Reformasi dan Inklusivitas Menuju Daerah Maju dan Berdaya Saing
- Wabup Boltim Argo Sumaiku Paparkan Perubahan RKPD 2025 di Bappeda Sulut
- Sulawesi Utara Mantapkan Arah Pembangunan 2025-2045
