Waktu.news, Boltara – Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Pulau Bongkil memasuki tahap konsultasi publik. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan dengan kelestarian lingkungan serta kebutuhan masyarakat nelayan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Konsultasi Publik I Penyusunan RTR KSN Pulau Bongkil dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, di Coach Coconut Beach Resto, Selasa (17/11/2026).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boltara, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., menghadiri sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Forum yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ini menjadi tahapan awal penyusunan dokumen tata ruang Pulau Bongkil.

Konsultasi publik bertujuan menghimpun pandangan dan masukan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan.

BACA JUGA
Selain agenda penataan ruang Pulau Bongkil, kegiatan pemerintahan di Boltara juga mencakup pembukaan MTQ Boltara 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati.

Pemkab Boltara Dorong Penataan Ruang Pulau Bongkil Sesuai Kondisi Lapangan

Dalam sambutannya, Abdul Mutoh Daeng Mulisa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan konsultasi publik tersebut.

Ia menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Boltara terhadap penyusunan RTR KSN Pulau Bongkil.

Menurutnya, dokumen tata ruang yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang.

Perhatian tersebut mencakup kebutuhan pertahanan dan keamanan, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.

BACA JUGA
Pembahasan perlindungan lingkungan di Pulau Bongkil juga berkaitan dengan FGD RPPLH Bolaang Mongondow 2026 yang menyoroti pengawasan aktivitas perusahaan dan keterlibatan berbagai pihak.

Pemkab Boltara juga menyoroti kepentingan masyarakat pesisir, terutama kelompok nelayan di Kecamatan Kaidipang dan Pinogaluman.

Pemerintah daerah berharap penyusunan tata ruang tidak hanya memperhatikan kepentingan strategis kawasan, tetapi juga mempertimbangkan pemanfaatan ruang laut bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan dokumen tata ruang Pulau Bongkil.

KKP Libatkan Pemerintah Daerah dan Kelompok Nelayan

Konsultasi Publik I merupakan bagian dari tahapan penyusunan RTR KSN KPN yang terintegrasi dengan RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

BACA JUGA
Selain penyusunan tata ruang, agenda pemerintahan Boltara mencakup peluncuran Boltara Fest 2026 sebagai ajang kompetisi inovasi daerah bagi perangkat daerah, UPTD, dan pemerintah desa.

Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.

Forum ini melibatkan berbagai unsur pemerintah serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perairan.

Peserta yang hadir secara langsung antara lain perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan KKP, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Camat Pinogaluman, dan Camat Kaidipang.

Hadir pula para kepala desa dari Kecamatan Kaidipang dan Pinogaluman, penyuluh perikanan, serta kelompok masyarakat nelayan dari kedua kecamatan tersebut.

BACA JUGA
Sementara itu, agenda pemerintahan Boltara lainnya mencakup peluncuran Boltara Fest 2026, ajang yang mendorong perangkat daerah menciptakan terobosan pelayanan publik.

Selain peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung, sejumlah pihak turut bergabung melalui pertemuan daring.

Mereka meliputi unsur pemerintah pusat, perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tim Penyusun Revisi RZWP-3-K, serta organisasi nonpemerintah Wildlife Conservation Society (WCS).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk menghimpun masukan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tata ruang kawasan Pulau Bongkil.

Melalui konsultasi ini, Pemkab Boltara berharap kepentingan pertahanan dan keamanan dapat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan serta keberlanjutan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat.