BOLTARA – Sejarah Kerajaan Kaidipang dalam catatan yang tersedia berawal dari terbentuknya Negeri Keidupa yang dipimpin seorang kepala suku bernama Pugu-Pugu.
Perjalanan pemerintahan kemudian sampai pada masa Maoeritz Datoe Binangkal, seorang kepala suku yang dalam materi disebut menjadi tokoh awal berdirinya Kerajaan Kaidipang.
Catatan sumber menyebut sekitar 1630, Gubernur Belanda Piether Van De Broeke singgah di Keidupa dalam perjalanan dari Ternate menuju Goa Makassar.
Di Keidupa, ia bertemu Maoeritz Datoe Binangkal. Pertemuan tersebut disebut berlangsung dengan menggunakan bahasa isyarat.
Kondisi geografis Keidupa dinilai strategis untuk kegiatan perniagaan serta memiliki potensi di sektor pertanian.
Piether Van De Broeke kemudian menawarkan Maoeritz untuk berangkat ke Goa Makassar dan diperhadapkan kepada Raja Goa guna memperoleh persetujuan menjadi Raja di Keidupa atau Kaidipang.
Rencana tersebut dimusyawarahkan Maoeritz bersama masyarakat dan mendapat sambutan.
Rombongan kemudian berangkat menuju Goa Makassar. Setelah tiba, Maoeritz diperhadapkan kepada Raja Goa untuk proses penobatan.
Dalam bagian awal materi, Maoeritz Datoe Binangkal disebut resmi menjadi Raja Kerajaan Kaidipang pada 1630.
Asal Penyebutan Korompot
Setelah penobatan, rombongan kembali menuju Kaidipang.
Dalam perjalanan di atas kapal, Piether Van De Broeke disebut menyematkan topi kebesaran kepada Raja Maoeritz Datoe Binangkal.
Catatan sumber menghubungkan penyematan tersebut dengan istilah “Crown Pet”. “Crown” diterangkan sebagai lingkaran pada sisi topi, sedangkan “pet” disebut sebagai bagian depan topi.
Materi kemudian menyebut istilah tersebut berkembang atau diluruskan menjadi nama besar Korompot.
Permaisuri Maoeritz disebut bernama Tohomiang Olii, putri keturunan raja dari Limutung atau Limboto.
Materi juga mencatat hubungan keluarga Maoeritz sebelum menjadi raja, termasuk nama Bihako, Puasa, Leti Hokum, serta garis keturunan lainnya.
Wilayah Kerajaan Kaidipang
Dalam catatan sumber, wilayah Kerajaan Kaidipang memiliki batas:
Sebelah barat: Desa Gentuma, yang saat ini disebut menjadi wilayah Gorontalo Utara.
Sebelah timur: Desa Sampiro Minangaditi.
Kerajaan Kaidipang kemudian disebut dipimpin secara turun-temurun oleh 14 raja.
Pada bagian silsilah, urutan pemerintahan dimulai dari Maoeritz Datoe Binangkal Korompot dan diteruskan kepada keturunannya.
Beberapa nama yang tercantum antara lain Tiaha Korompot I, Dadoali Korompot, Philip Korompot, Piantai Korompot, Abo Antogia Korompot, Gonggala Korompot I, Welem David Korompot, Toruru Korompot, Tiaha Korompot II, Moh Nurdin Korompot, Gonggala Korompot II, Lui Korompot, hingga Mahmud Manoppo Korompot Antogia.
Mahmud Manoppo Korompot dan Masa Kekosongan Raja
Materi menyebut Mahmud Manoppo Korompot Antogia sebagai Raja XIV atau raja terakhir Kerajaan Kaidipang.
Ia disebut wafat pada 7 Februari 1910 di kediaman istana yang terletak di Desa Kuala. Lokasi istana tersebut menurut sumber kini telah menjadi kawasan permukiman penduduk.
Mahmud disebut disemayamkan di Masjid Jami Desa Kuala yang dibangun Raja XIII Lui Korompot.
Masyarakat memberikan gelar penghormatan Kiombuina Komasigi kepada Mahmud.
Setelah wafatnya Raja Mahmud, Kerajaan Kaidipang disebut mengalami kekosongan kepemimpinan.
Dalam salah satu bagian sumber, roda pemerintahan selama masa tersebut dijalankan Jogugu Mbuingo Papeo.
Bagian lain menyebut pelaksanaan pemerintahan berlangsung bersama Dadoali Korompot yang berstatus kepala distrik atau marsaoleh.
Tiga nama disebut dipersiapkan dalam proses pencalonan raja, yaitu Abo Lancong Korompot, Abo Husain Korompot, dan Abo Dadoali L Korompot.
Kerajaan Kaidipang Besar dan Ram Suit Pontoh
Dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut, materi mencatat adanya silang pendapat.
Abo Lancong kemudian disebut bernegosiasi dengan Ram Suit Pontoh untuk menduduki posisi raja.
Pengangkatan tersebut disebut diterbitkan melalui keputusan Residen Belanda di Manado dengan kontrak pendek atau Korte Verklaring.
Pada 1912, nama kerajaan kemudian berubah menjadi Kerajaan Kaidipang Besar, gabungan wilayah Kaidipang dan Bolangitang.
Ibu kotanya disebut berada di Boroko, Kecamatan Kaidipang, yang kini masuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Batas wilayah Kaidipang Besar yang tercantum dalam sumber yakni:
Sebelah barat: Sungai Atinggola
Sebelah timur: Desa Biontong
Ram Suit Pontoh disebut menjadi raja pertama sekaligus terakhir Kerajaan Kaidipang Besar dengan masa kepemimpinan sekitar 1912-1950.
Kedudukannya berakhir pada Juli 1950 seiring penghapusan daerah swapraja di Bolaang Mongondow.
Pergerakan Pemuda Merah Putih di Kaidipang Besar
Catatan sejarah tersebut juga memuat pergerakan tokoh-tokoh pemuda di wilayah Kaidipang Besar.
Mereka berasal dari Serikat Islam, organisasi Muhammadiyah, dan Hisbulwatan.
Ketua Pemuda Hisbulwatan disebut Abo Arifin Pontoh, sedangkan sekretarisnya Noho Rahman.
Kelompok Pemuda Merah Putih di daerah itu disebut sebagai cabang dari Pemuda Merah Putih Gorontalo yang mulai bergerak pada 1942 di bawah pimpinan Nani Wartabone.
Gerakan tersebut juga disebut mendapat dukungan pemuda yang tergabung dalam KNI atau Komite Nasional Indonesia Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Kotamobagu.
Susunan Raja Kerajaan Kaidipang dalam Catatan Silsilah
Materi sumber memuat susunan pemerintahan sebagai berikut:
Maoeritz Datoe Binangkal Korompot – sekitar 1630-1679
Tiaha Korompot I – sekitar 1679-1699
Dadoali Korompot – sekitar 1699-1709
Philip Korompot – sekitar 1709-1710
Piantai Korompot – sekitar 1710-1735
Abo Antogia Korompot – sekitar 1735-1745
Abo Gonggala Korompot I – sekitar 1745-1770
Abo Welem David Korompot – sekitar 1770-1817
Abo Toruru Korompot – sekitar 1817-1835
Abo Tiaha Korompot II – sekitar 1835-1863
Abo Vandis Moh Nurdin Korompot – sekitar 1863-1866
Abo Gonggala Korompot II – sekitar 1866-1898
Abo Lui Korompot – tahun pemerintahannya dalam materi perlu dikonfirmasi
Abo Mahmud Manoppo Korompot Antogia – sekitar 1908 hingga wafat pada 7 Februari 1910 berdasarkan bagian narasi sumber
Setelah masa Kerajaan Kaidipang berakhir, periode sekitar 1910-1912 disebut sebagai masa kekosongan raja.
Pada 1912, pemerintahan berlanjut dalam bentuk Kerajaan Kaidipang Besar di bawah Ram Suit Pontoh hingga penghapusan daerah swapraja pada Juli 1950.