Verifikasi Artikel
Waktu.news, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memprioritaskan belanja wajib, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat dalam penyusunan APBD Bolsel 2027.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, memaparkan kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel yang membahas penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dan Pembicaraan Tingkat II Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Bolsel tersebut, Iskandar menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, keberlanjutan pelayanan publik, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Salah satu prioritas yang disampaikan adalah penganggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) selama 14 bulan.
Pemerintah daerah juga merencanakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran untuk dokter spesialis.
Selain itu, Pemkab Bolsel tetap mengalokasikan anggaran untuk jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
Menurut Iskandar, pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan sumber daya manusia.
Bolsel Peroleh Dukungan Anggaran Pusat Hampir Rp100 Miliar
Di tengah tantangan fiskal, Iskandar mengungkapkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar.
Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan di Bolsel.
Salah satu dukungan terbesar berasal dari sektor pendidikan melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Rp38 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi 53 sekolah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Selain pendidikan, dukungan pemerintah pusat juga mencakup pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Iskandar menilai dukungan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas akses pelayanan masyarakat.
Meski demikian, sumber belum merinci pembagian keseluruhan anggaran hampir Rp100 miliar tersebut pada setiap program.
Pemkab Bolsel Lakukan Efisiensi Pembangunan Perkantoran
Selain mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas, Pemkab Bolsel melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana pembangunan fasilitas pemerintahan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Salah satu penyesuaian dilakukan pada rencana pembangunan gedung Dinas Sosial yang dibatasi menjadi satu lantai.
Sementara itu, lantai tiga Kantor Bupati direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi.
Pemerintah daerah juga merencanakan perbaikan lapangan futsal sekaligus mengalihfungsikannya menjadi aula.
Penyesuaian tersebut disampaikan dalam pembahasan kebijakan anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas belanja daerah.
UMKM Bolsel Direncanakan Mendapat Dukungan Modal Rp5 Juta
Penguatan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan APBD 2027.
Iskandar menyampaikan rencana dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan estimasi Rp5 juta untuk setiap usaha.
Program tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memperkuat modal, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan skala usaha.
Melalui dukungan permodalan, Pemkab Bolsel berharap usaha masyarakat dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Namun, besaran Rp5 juta masih berupa estimasi dalam rencana program. Sumber belum menjelaskan jumlah calon penerima, persyaratan, maupun mekanisme penyalurannya.
Sepuluh Ranperda Masuk Agenda Propemperda Bolsel 2027
Selain membahas anggaran, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penetapan Propemperda 2027.
Iskandar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas penetapan program pembentukan peraturan daerah tersebut.
Menurutnya, Propemperda menjadi instrumen untuk memastikan penyusunan regulasi daerah berlangsung secara terencana, terpadu, dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Dalam agenda tersebut, terdapat enam Ranperda usulan DPRD yang akan memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Sementara itu, pemerintah daerah mengajukan empat Ranperda untuk memperoleh persetujuan DPRD.
Keempat rancangan regulasi tersebut meliputi:
Ranperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati.
Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Iskandar menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas seluruh rancangan peraturan tersebut.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Iskandar Kamaru Ingatkan Sangadi Soal Pengelolaan Dana Desa
Dalam rapat tersebut, Iskandar juga memberikan perhatian terhadap tata kelola Dana Desa.
Ia mengingatkan seluruh sangadi atau kepala desa agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran desa.
Peringatan tersebut berkaitan dengan rencana pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
Karena itu, pemerintah desa diminta memastikan seluruh penggunaan Dana Desa berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Iskandar berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga hingga proses pembahasan serta penetapan APBD 2027 selesai.
Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran mampu menghasilkan program pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel, para Asisten Setda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta seluruh sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.