Verifikasi Artikel
Waktu.news, Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mulai menyusun regulasi khusus untuk memperkuat kedudukan dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Langkah tersebut dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) tentang LKK yang berlangsung di Wise Hotel Tomohon, Kamis (12/11/2026).
Wali Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., membuka kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Caroll, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kewenangan maupun kemampuan mengelola anggaran.
Pemerintah juga harus mampu membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Dalam konteks tersebut, LKK dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan.
"Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan," tegas Caroll.
Ia berharap regulasi yang sedang disusun dapat memastikan keberadaan LKK tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi pemerintahan.
Sebaliknya, lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui penyaluran aspirasi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Caroll Senduk Tekankan Empat Aspek dalam Ranperwako LKK Tomohon
Dalam arahannya, Caroll menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian tim penyusun Ranperwako LKK.
Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola.
Regulasi harus memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, mekanisme pembentukan, serta hubungan kerja LKK dengan pemerintah kelurahan.
Pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas tidak saling tumpang tindih.
Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan pengurus.
Caroll menginginkan keberadaan LKK benar-benar mendukung partisipasi masyarakat dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
Karena itu, peningkatan kemampuan pengurus menjadi salah satu perhatian dalam penyempurnaan regulasi.
Ketiga, sinergi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
Wali Kota menekankan pentingnya hubungan kerja yang jelas agar LKK dapat menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah kelurahan secara efektif.
Koordinasi tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala.
Caroll meminta agar regulasi turut memperhatikan keberlanjutan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas LKK.
Keempat aspek itu diharapkan menjadi dasar dalam menghasilkan aturan yang tidak hanya jelas secara administratif, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemkot Tomohon Libatkan Kejaksaan dan Kementerian Hukum
Dalam proses penyusunan Ranperwako, Pemkot Tomohon turut melibatkan Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara.
Keterlibatan kedua institusi tersebut bertujuan membantu memastikan ketepatan rumusan norma serta kesesuaian materi rancangan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
Caroll meminta tim penyusun menelaah setiap pasal secara cermat.
Menurutnya, regulasi yang nantinya dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan, bukan hanya baik secara konsep.
Ia juga menaruh harapan besar terhadap peran camat dan lurah setelah proses penyusunan regulasi selesai.
"Semoga setelah rancangan peraturan ini disempurnakan dan ditetapkan, seluruh camat dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya dengan mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, serta gotong royong demi keberhasilan pembangunan Kota Tomohon," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Ranperwako LKK masih berada dalam proses penyusunan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan.
Ranperwako LKK Mengacu pada Sejumlah Peraturan Perundang-undangan
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Nyoman Yosi Andhika Nirmala, S.H., M.H., menjelaskan dasar dan tujuan penyusunan regulasi tersebut.
Menurutnya, LKK merupakan salah satu unsur penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Selain mewadahi partisipasi masyarakat, lembaga tersebut juga berperan membantu pemerintah kelurahan dalam pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Nyoman menjelaskan bahwa penyusunan Ranperwako berlandaskan sejumlah ketentuan perundang-undangan.
Landasan yang disebutkan meliputi:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Melalui penyusunan regulasi tersebut, Pemkot Tomohon berupaya memperjelas peran LKK sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
FGD ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom., dan Sekretaris Daerah Edwin Roring, S.E., M.E.
Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ODS Mandagi, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kevin Karwur, serta Kepala Bagian Pemerintahan Nyoman Nirmala.
Kegiatan tersebut juga melibatkan para camat, lurah, dan tokoh masyarakat.
Pemkot Tomohon berharap hasil penyusunan Ranperwako LKK mampu memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.