Verifikasi Artikel
BOLTARA — Pemkab dan DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Boltara 2027, Selasa, 11 Agustus 2026.
Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menghadiri rapat paripurna bersama Wakil Bupati Moh Aditya Pontoh.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Agenda tersebut menandai kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan berlangsung setelah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyelesaikan pembahasan.
Selain itu, agenda tersebut menindaklanjuti hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Boltara.
Sirajudin mengapresiasi pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama pembahasan.
Menurutnya, KUA-PPAS Boltara 2027 menunjukkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam merancang arah pembangunan daerah.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2027.
Bupati juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pembangunan 2027 Fokus Pemerataan dan Kewirausahaan
Pemkab menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Pemerataan, Kewirausahaan, Kenyamanan, dan Tata Kelola”.
Tema tersebut menjadi arah utama dalam penyusunan KUA-PPAS Boltara 2027.
Pemerintah ingin mempercepat pemerataan pembangunan agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, pengurangan kesenjangan menjadi salah satu fokus kebijakan pembangunan tahun depan.
Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah juga mendapat perhatian.
Pemkab ingin meningkatkan ruang pertumbuhan bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja masuk dalam prioritas pembangunan 2027.
Pemerintah berharap kebijakan anggaran dapat mendorong peluang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian dari fokus pembangunan.
Karena itu, perangkat daerah perlu menyiapkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sirajudin menegaskan belanja pemerintah harus mempunyai sasaran yang jelas.
Menurutnya, anggaran tidak boleh hanya terserap tanpa menghasilkan dampak nyata bagi warga.
“Belanja APBD harus tepat sasaran,” ujar Sirajudin.
Ia meminta pemerintah mengedepankan program pro rakyat dalam penyusunan anggaran.
Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Utara.
OPD Diminta Gunakan Anggaran Secara Efektif
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah memahami arah KUA-PPAS Boltara 2027 sejak tahap perencanaan.
Setiap OPD harus memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai prioritas pembangunan.
Selain itu, program antarperangkat daerah perlu terintegrasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.
Sirajudin juga meminta program daerah terhubung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara itu, program pemerintah pusat perlu menjadi bagian dalam sinkronisasi pembangunan daerah.
Integrasi tersebut diharapkan memperkuat pencapaian target pembangunan Boltara pada 2027.
Pemkab ingin menghindari program yang tumpang tindih atau tidak memberikan manfaat optimal.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan kesiapan program sebelum memasukkannya dalam penganggaran.
Efektivitas belanja juga harus berjalan bersama prinsip tata kelola yang transparan.
Pemerintah ingin masyarakat memperoleh manfaat nyata dari setiap alokasi anggaran.
Dengan pendekatan tersebut, KUA-PPAS Boltara 2027 tidak hanya menjadi dokumen administrasi anggaran.
Kesepakatan tersebut menjadi arah bersama dalam menentukan prioritas pembangunan selama tahun anggaran berikutnya.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Dasar Penyusunan APBD
Proses kesepakatan KUA-PPAS melibatkan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
Sirajudin menyampaikan terima kasih atas komunikasi yang berjalan selama proses tersebut.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan DPRD penting dalam menentukan kebutuhan prioritas masyarakat.
Sinergi tersebut juga membantu memastikan kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan yang kuat.
Setelah nota KUA-PPAS Boltara 2027 disepakati, pemerintah akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027.
Setiap program akan menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas yang telah disepakati bersama.
Pemkab juga menargetkan pengelolaan anggaran tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah memberi perhatian pada penguatan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Boltara juga mengikuti agenda tersebut.
Selain itu, hadir unsur instansi vertikal, staf ahli bupati, dan para asisten Setda.
Pimpinan OPD, staf ahli fraksi, serta tamu undangan juga mengikuti rapat.
Pada akhirnya, kesepakatan KUA-PPAS Boltara 2027 menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan anggaran tahun depan.
Pemkab berharap APBD 2027 mampu mempercepat pemerataan sekaligus memperkuat ekonomi dan pelayanan masyarakat.