Waktu.news, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465, meningkat 8,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan tersebut diumumkan pada Jumat (20/11/2026), berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling (YSK), menetapkan kenaikan upah minimum sebesar Rp320.835 dari UMP tahun 2026.

Sebelumnya, UMP Sulawesi Utara 2026 tercatat sebesar Rp4.002.630.

Dengan keputusan terbaru tersebut, upah minimum provinsi untuk tahun 2027 mengalami peningkatan menjadi Rp4.323.465.

BACA JUGA
Selain kebijakan pengupahan, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus juga meminta penyuluh pertanian mewaspadai dampak El Niño ekstrem di Sulut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli serta kesejahteraan pekerja dan buruh di tengah dinamika perekonomian daerah.

Rincian Kenaikan UMP Sulut 2027

Berdasarkan informasi penetapan, UMP Sulut 2027 mengalami kenaikan sebesar 8,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut perbandingan besaran upah minimum:

Komponen

Besaran

UMP Sulut 2026

Rp4.002.630

UMP Sulut 2027

Rp4.323.465

Kenaikan nominal

Rp320.835

Persentase kenaikan

8,02%

Nilai alfa

0,74

Dasar keputusan

Kepgub No. 297 Tahun 2026

BACA JUGA
Selain penetapan melalui Kepgub No. 297 Tahun 2026, Sulawesi Utara juga menerima penghargaan akses layanan pendidikan pada 2026.

Penetapan UMP 2027 tersebut menggunakan nilai alfa sebesar 0,74 dengan persentase kenaikan yang diumumkan sebesar 8,02 persen.

Perubahan nilai upah minimum ini menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bidang ketenagakerjaan menjelang tahun 2027.

Yulius Selvanus: Kenaikan UMP untuk Menjaga Daya Beli Pekerja

Gubernur Yulius Selvanus Komaling menjelaskan bahwa penetapan UMP Sulut 2027 mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.

Menurutnya, penyesuaian upah minimum bukan hanya berkaitan dengan peningkatan nominal penghasilan pekerja.

BACA JUGA
Di luar kebijakan pengupahan, Yulius Selvanus juga mendorong generasi muda BMR dan perguruan tinggi di Bolaang Mongondow Raya mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Sulut.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga kesejahteraan serta kemampuan pekerja dan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di Sulawesi Utara. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan, kenyamanan, serta meningkatkan daya beli pekerja dan buruh,” jelas Yulius Selvanus.

Pemerintah provinsi berharap kenaikan upah minimum dapat membantu mempertahankan daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan dan kebutuhan hidup masyarakat pekerja di Sulawesi Utara.

BACA JUGA
Dalam konteks kebijakan daerah, Pemprov Sulut dan DPRD Sulut juga menandatangani kesepakatan KUA-PPAS Sulut 2027 di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Pekerja di Manado Sambut Kenaikan UMP Sulut 2027

Kebijakan kenaikan UMP Sulawesi Utara 2027 turut mendapat tanggapan positif dari kalangan pekerja.

Salah satunya datang dari Dani, karyawan toko ritel di kawasan Megamall Manado, Jalan Piere Tendean Boulevard, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Dani mengaku senang mengetahui adanya kenaikan upah minimum untuk tahun 2027.

Menurutnya, biaya hidup serta pengeluaran sehari-hari di Kota Manado terus mengalami peningkatan.

“Alhamduliah senang tentunya. Jujur saja biaya hidup dan pengeluaran sehari-hari di Manado ini yang terus meningkat,” kata Dani kepada Tribunmanado.co.id, Jumat sore.

BACA JUGA
Di luar kabar kenaikan upah bagi pekerja, Gubernur Yulius Selvanus juga mempercepat pencairan THR ASN Pemprov Sulut 2026 bagi aparatur sipil negara.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Tanggapan itu menunjukkan harapan pekerja agar penyesuaian upah minimum dapat membantu menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan ditetapkannya UMP Sulut 2027 sebesar Rp4.323.465, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap kebijakan pengupahan tersebut dapat mendukung kesejahteraan serta menjaga daya beli pekerja dan buruh.