Waktu.news, Boltara – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) untuk periode tahun 2025 hingga Semester I 2026.
Penyampaian hasil pemeriksaan tersebut berlangsung dalam kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Terperinci yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (19/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda, Dr. Hi. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si.
Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian hasil pemeriksaan, temuan, dan rekomendasi BPK RI terkait pengelolaan serta penatausahaan aset milik pemerintah daerah.
Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas manajemen aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
BPK RI Periksa Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah
Pemeriksaan kinerja BPK RI mencakup berbagai tahapan dalam siklus pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK RI menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan manajemen aset secara efektif.
Penilaian juga berkaitan dengan upaya mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel serta memberikan manfaat optimal bagi kegiatan pemerintahan.
Dalam exit meeting, tim pemeriksa menyampaikan hasil evaluasi beserta temuan dan rekomendasi yang berkaitan dengan tata kelola aset daerah.
Rekomendasi tersebut menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Boltara untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset.
Abdul Nazaruddin Maloho Pastikan Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti
Mewakili Plt. Bupati, Abdul Nazaruddin Maloho menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas pelaksanaan pemeriksaan.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola aset.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan aset yang baik adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kami akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Komitmen tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan aset yang tertib dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Pemkab Boltara Dorong Perbaikan Tata Kelola Aset
Melalui pemeriksaan kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Boltara memperoleh masukan untuk memperbaiki efektivitas manajemen aset daerah.
Perbaikan diarahkan pada pengelolaan dan penatausahaan aset agar semakin transparan, akuntabel, serta sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan aset dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kegiatan exit meeting turut dihadiri Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Maxyanus Taruk Lobo, bersama anggota tim pemeriksa.
Hadir pula staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta peserta exit meeting lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan aset daerah.