Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru menegaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sepenuhnya berbasis capaian kinerja digital melalui aplikasi MyASN. Kebijakan ini terintegrasi langsung dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai standar akuntabilitas baru. Bersamaan dengan itu, Bupati memperingatkan seluruh ASN untuk menjauhi judi online dan pinjaman online demi menjaga integritas birokrasi daerah.
TPP ASN Bolsel ke Sistem Kinerja Digital MyASN
Bupati Iskandar Kamaru memimpin langsung apel kerja ASN Kabupaten Bolsel pada Senin, 13 April 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh pembayaran TPP ke depan sepenuhnya bergantung pada capaian kinerja yang tercatat dalam sistem MyASN. Integrasi aplikasi tersebut dengan BKN menjadikan penilaian kinerja ASN lebih transparan dan terukur secara digital. Langkah ini menandai babak baru transformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolsel menuju sistem digital yang akuntabel.
“TPP dibayarkan berdasarkan capaian di MyASN. Ke depan, mungkin akan ada penyesuaian TPP oleh Kementerian Dalam Negeri,” tegas Iskandar di hadapan seluruh ASN yang hadir. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa era pembayaran TPP tanpa dasar kinerja terukur segera berakhir di Bolsel. Setiap ASN kini wajib mendokumentasikan seluruh aktivitas kerjanya secara digital melalui platform MyASN.
Kebijakan ini mendorong ASN Bolsel untuk beradaptasi cepat dengan ekosistem digital pemerintahan modern. Sistem MyASN memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time oleh pimpinan daerah dan BKN. Dengan demikian, objektivitas penilaian kinerja ASN tidak lagi bergantung pada laporan manual yang rentan manipulasi. Transformasi ini memperkuat fondasi birokrasi profesional yang selama ini menjadi visi besar pemerintah daerah Bolsel.
Keuangan Daerah Bolsel Stabil, Bupati Minta ASN Imbangi dengan Kinerja Terbaik
Di tengah tekanan fiskal yang melanda banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Bolsel justru mencatatkan kondisi keuangan yang relatif stabil. Bupati Iskandar mengajak seluruh ASN untuk bersyukur atas kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan TPP tepat waktu. Sejumlah daerah lain dilaporkan mengalami kendala serius dalam membayar Gaji ke-14 maupun TPP kepada pegawainya. Bolsel berhasil melewati tantangan itu berkat pengelolaan keuangan daerah yang lebih disiplin dan terencana.
“Mari kita bersyukur, di saat daerah lain mungkin terkendala dalam pembayaran Gaji 14 atau TPP, kita di Bolsel masih bisa memenuhinya,” ujar Iskandar dengan nada penuh motivasi. Namun demikian, ia langsung mengingatkan bahwa stabilitas keuangan daerah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kerja nyata. ASN Bolsel tidak boleh berpuas diri hanya karena hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, kondisi positif itu harus menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang semakin optimal.
Pernyataan Bupati mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja berbasis prestasi. Ke depan, ASN yang tidak mencatatkan capaian kinerja memadai di MyASN berisiko mengalami pemotongan TPP. Mekanisme ini menciptakan sistem reward and punishment yang jelas dan terukur bagi seluruh aparatur. Hasilnya, produktivitas dan akuntabilitas ASN Bolsel diharapkan meningkat signifikan dalam waktu dekat.
Judol dan Pinjol Masuk Radar Pengawasan, Wakil Bupati Turut Perkuat Pengawasan ASN
Bupati Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengumumkan pengawasan ketat terhadap keterlibatan ASN dalam aktivitas negatif. Judi online dan pinjaman online menjadi dua ancaman utama yang secara eksplisit masuk dalam radar pemantauan pimpinan daerah. Keterlibatan ASN dalam kedua aktivitas itu dinilai merusak integritas moral dan citra birokrasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pimpinan daerah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti terlibat.
“Jangan sampai terjebak dalam judol atau pinjol. Kami akan memantau hal ini. ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tegas Bupati di hadapan seluruh peserta apel. Pernyataan keras itu menegaskan bahwa integritas moral ASN bukan sekadar urusan pribadi melainkan tanggung jawab institusional. Setiap ASN yang melanggar norma tersebut berpotensi menghadapi sanksi disiplin sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku. Pimpinan daerah menempatkan pengawasan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi Bolsel.
Langkah pengawasan ini selaras dengan kebijakan nasional pemerintah pusat memberantas judi online di kalangan ASN. Pemerintah Kabupaten Bolsel membuktikan komitmen nyata dengan mengintegrasikan pengawasan moral ke dalam agenda apel kerja resmi. Selain itu, sistem digital MyASN turut membantu memantau pola perilaku dan kehadiran ASN secara lebih komprehensif. Kombinasi pengawasan digital dan moral ini membentuk ekosistem birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya di mata publik Bolsel.
- Pinjaman Online: Kemudahan Tanpa Korban, Suara dari Dunia Hukum
- Kabar Gembira! Gaji 14 dan TPP 14 ASN Bolsel Mulai Dibayarkan
- Lebaran Sebentar Lagi, Ribuan ASN Bolmut Mengidap “Kanker”
- TPP Guru Bolsel Cair! Pemkab Kucurkan Rp9,3 Miliar untuk Kesejahteraan Pendidik
- Pemotongan TPP Bukan Solusi Defisit Anggaran, Kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bitung
