Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, meminta evaluasi program penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menghasilkan perbaikan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Oskar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boltim Tahun 2026, Rabu (4/11/2026).

Dalam sambutannya, Oskar menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan melalui forum evaluasi harus menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program.

“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada penyampaian laporan dan pemenuhan administrasi. Saya ingin setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Oskar, stunting dan kemiskinan merupakan dua persoalan pembangunan yang berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang terpadu serta berkelanjutan.

BACA JUGA
Selain koordinasi program, penguatan kualitas aparatur melalui Latsar CPNS Boltim 2026 menjadi bagian dari upaya Pemkab Boltim menghadirkan pelayanan publik profesional dan bertanggung jawab.

“Stunting dan kemiskinan merupakan dua persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius serta penanganan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan capaian dan dampaknya bagi masyarakat. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan.

“Berbagai upaya telah kita lakukan bersama. Namun, kita perlu memastikan bahwa seluruh program tersebut memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Karena itu, evaluasi hari ini menjadi bagian penting untuk melihat capaian yang telah diperoleh, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan merumuskan langkah perbaikan agar intervensi yang dilaksanakan semakin efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Selain evaluasi program, Oskar meminta agar pelaksanaan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilakukan secara efektif dan menjangkau kelompok sasaran.

BACA JUGA
Sementara itu, agenda pemerintahan desa Boltim juga mencakup peluncuran tahapan Pilsang Serentak 2026 oleh Oskar Manoppo, dengan penekanan pada netralitas panitia.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta pemutakhiran data secara berkala. Menurutnya, pendataan terhadap keluarga dan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan harus dilakukan secara cermat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Saya juga meminta agar seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan melakukan pemutakhiran data secara berkala. Identifikasi terhadap keluarga dan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan harus dilakukan secara cermat, sehingga kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Rakorev tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harris Sumanta, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan PT Arafura Surya Alam (ASA), unsur Pengadilan Agama, perwakilan Bank SulutGo (BSG), serta para camat se-Kabupaten Boltim. (ril/aah)