Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinsosdukcapil menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau.

Berkurangnya debit air di sejumlah sumber membuat warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air dibutuhkan antara lain untuk memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Fungsional Muda Pekerja Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo Budi Susanto Yunus mengatakan bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

Iklan

Penyaluran tersebut juga diharapkan membantu memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan penanganan dampak kekeringan berjalan dengan baik,” ujar Budi, Senin (24/8/2026).

BACA JUGA
Di wilayah lain, pemerintah juga menyalurkan bantuan ATENSI Boltara 2026 kepada 117 warga melalui Sentra Tumou Tou Manado.

Air Bersih Didistribusikan ke Lokasi yang Ditentukan

Air bersih didistribusikan langsung ke lokasi yang telah ditentukan agar dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

Warga Desa Parungi dan Desa Iloheluma menyambut baik bantuan tersebut.

Masyarakat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinsosdukcapil yang telah membantu warga di tengah keterbatasan pasokan air bersih.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk sementara waktu serta membantu menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga.

BACA JUGA
Di sisi lain, di Kota Tomohon, Dinas Sosial memperkuat validasi data penerima PBI BPJS Kesehatan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Pemerintah Terus Pantau Dampak Kekeringan

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan bersama-sama menjaga sumber daya air yang masih tersedia.

Kondisi kekeringan yang semakin parah juga menjadi perhatian pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Penanganan secara berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap masyarakat.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam penanganannya.