Waktu.news, Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang turut dihadiri Bupati Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, S.Tr.T.
Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan memuat dua agenda utama yang berkaitan dengan perencanaan anggaran serta pembentukan regulasi daerah.
Selain penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027, rapat juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup perubahan ketentuan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta perlindungan pekerja migran.
Melalui agenda tersebut, Pemkab dan DPRD Bolmong memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
KUA-PPAS APBD Bolmong 2027 Resmi Disepakati
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2027.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang menjadi bagian dari proses penyusunan APBD.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berupaya menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Pemkab Bolmong menempatkan proses penganggaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan program pembangunan yang terukur dan akuntabel.
Keselarasan antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi perhatian agar tahapan penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan.
Namun, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini masih merupakan bagian dari proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, bukan penetapan akhir APBD.
Empat Ranperda Bolmong Masuk Pembicaraan Tingkat I
Selain pembahasan anggaran, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda.
Keempat rancangan regulasi tersebut berkaitan dengan sejumlah bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
1. Perubahan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ranperda pertama berkaitan dengan perubahan aturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam materi rapat, rancangan ini disebut sebagai perubahan atas Ranperda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Ranperda kedua mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui pembahasan regulasi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperluas dukungan perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
3. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
Ranperda ketiga berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
Perubahan aturan ini diharapkan dapat menata kontribusi badan usaha terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Perlindungan Pekerja Migran di Daerah
Ranperda keempat membahas perlindungan pekerja migran di daerah.
Penyusunan regulasi tersebut diharapkan dapat menyediakan landasan hukum untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal Kabupaten Bolaang Mongondow.
Keempat Ranperda itu masih berada dalam tahapan pembahasan di DPRD sehingga belum dapat dinyatakan sebagai peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta Perkuat Sinergi dengan DPRD
Kehadiran Bupati Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta dalam rapat paripurna menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga legislatif.
Agenda tersebut juga melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pemkab Bolmong berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif mampu mendukung kelancaran pembahasan regulasi serta penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Penandatanganan KUA-PPAS dan penyampaian empat Ranperda tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan, perlindungan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial badan usaha.
Pemerintah daerah juga berharap proses pembahasan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Bolmong Juara yang “Maju & Sejahtera”.