Waktu.news, Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).

Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang turut dihadiri Bupati Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, S.Tr.T.

Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan memuat dua agenda utama yang berkaitan dengan perencanaan anggaran serta pembentukan regulasi daerah.

Selain penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027, rapat juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup perubahan ketentuan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta perlindungan pekerja migran.

BACA JUGA
Pembahasan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha ini berkaitan dengan FGD RPPLH Bolaang Mongondow 2026 yang menyoroti pengawasan aktivitas perusahaan dan kelestarian lingkungan.

Melalui agenda tersebut, Pemkab dan DPRD Bolmong memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KUA-PPAS APBD Bolmong 2027 Resmi Disepakati

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2027.

Dokumen tersebut memuat arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang menjadi bagian dari proses penyusunan APBD.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berupaya menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

BACA JUGA
Di luar pembahasan anggaran, Dony Lumenta juga membahas distribusi dan harga pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia Sulut dalam kunjungan kerja di Manado.

Pemkab Bolmong menempatkan proses penganggaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan program pembangunan yang terukur dan akuntabel.

Keselarasan antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi perhatian agar tahapan penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Namun, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini masih merupakan bagian dari proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, bukan penetapan akhir APBD.

Empat Ranperda Bolmong Masuk Pembicaraan Tingkat I

Selain pembahasan anggaran, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda.

BACA JUGA
Selain agenda tersebut, Bupati Yusra Alhabsyi pada kesempatan lain menghadiri Festival Seni Budaya Mongondow 2026 bersama jajaran pimpinan daerah.

Keempat rancangan regulasi tersebut berkaitan dengan sejumlah bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

1. Perubahan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ranperda pertama berkaitan dengan perubahan aturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam materi rapat, rancangan ini disebut sebagai perubahan atas Ranperda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BACA JUGA
Di luar pembahasan regulasi, Wakil Bupati Dony Lumenta juga hadir dalam Festival Seni Budaya Bolaang Mongondow 2026 yang menampilkan tari tradisional dan busana adat.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

2. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ranperda kedua mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui pembahasan regulasi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperluas dukungan perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

3. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

BACA JUGA
Selain pembahasan perubahan regulasi tersebut, Yusra Alhabsyi memimpin Rakor Kamtibmas Bolmong yang membahas dinamika sosial Desa Tonom dan Ibolian serta keamanan Dataran Dumoga.

Ranperda ketiga berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023.

Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Perubahan aturan ini diharapkan dapat menata kontribusi badan usaha terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Perlindungan Pekerja Migran di Daerah

Ranperda keempat membahas perlindungan pekerja migran di daerah.

Penyusunan regulasi tersebut diharapkan dapat menyediakan landasan hukum untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keempat Ranperda itu masih berada dalam tahapan pembahasan di DPRD sehingga belum dapat dinyatakan sebagai peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta Perkuat Sinergi dengan DPRD

Kehadiran Bupati Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta dalam rapat paripurna menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga legislatif.

Agenda tersebut juga melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pemkab Bolmong berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif mampu mendukung kelancaran pembahasan regulasi serta penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Penandatanganan KUA-PPAS dan penyampaian empat Ranperda tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan, perlindungan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial badan usaha.

Pemerintah daerah juga berharap proses pembahasan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Bolmong Juara yang “Maju & Sejahtera”.