Waktu.news, Boltara – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri kunjungan kerja Plt Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita, Kawasan Batu Pinagut, Boroko, tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, terutama dalam pengawasan pemerintahan desa.

Selain penguatan tata kelola, kegiatan tersebut menyoroti pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, pendampingan hukum bagi aparatur desa, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam sambutannya, Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Plt Kajati Sulut beserta jajaran yang melakukan kunjungan kerja ke Boltara.

BACA JUGA
Selain kunjungan kerja Kejati, Pemkab Boltara juga mengikuti Rakor Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dengan perhatian pada penataan ruang dan pertanahan.

Ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat kerja sama dan pendampingan hukum dari Kejaksaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelantikan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan Aslinmas Boltara

Pelantikan pengurus tiga organisasi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja Plt Kajati Sulut.

Organisasi yang dilantik meliputi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa, serta Asosiasi Linmas (Aslinmas) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Keberadaan organisasi tersebut diharapkan memperkuat pengawasan pembangunan desa sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA
Selain pengawasan pembangunan desa, koordinasi pemerintahan Boltara juga dibahas dalam Rapat Perdana Plt Bupati Boltara bersama jajaran pendidikan terkait peningkatan kualitas layanan.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Aditya Pontoh menyampaikan dua pesan utama kepada jajaran Srikandi Jaga Desa dan Aslinmas.

Kepada pengurus Srikandi Jaga Desa, Aditya berharap organisasi tersebut mampu menjadi pelopor pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Ia juga meminta para pengurus mengambil peran aktif dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berlangsung transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Peran tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

BACA JUGA
Penguatan peran tersebut melengkapi informasi mengenai pelantikan pejabat Boltara 2026, yang memuat susunan jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sementara itu, kepada pengurus Aslinmas, Aditya menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.

Ia berharap Aslinmas terus membangun sinergi dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif hingga tingkat desa.

Melalui pelantikan ini, pemerintah daerah berharap ketiga organisasi dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat.

Kajati Sulut Tekankan Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Plt Kajati Sulawesi Utara, Feri Tas, turut memberikan arahan mengenai pentingnya peran organisasi desa dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

BACA JUGA
Penguatan tata kelola pemerintahan di Boltara juga berkaitan dengan KUA-PPAS Boltara 2027 sebagai landasan penyusunan APBD yang memuat fokus pemerataan, UMKM, lapangan kerja, dan pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa, dan Linmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pengawasan pembangunan desa.

Menurut Feri, penguatan integritas dan pengawasan menjadi perhatian dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Dalam arahannya, ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus mendukung pencegahan penyimpangan dana desa melalui kegiatan edukasi dan pendampingan hukum.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kunjungan kerja ini sekaligus membuka ruang penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran Kejaksaan dalam mendukung pengelolaan pemerintahan desa yang lebih akuntabel.

BACA JUGA
Koordinasi tersebut juga berkaitan dengan kesepakatan Pemkab dan DPRD Boltara melalui KUPA-PPAS Perubahan 2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Pemkab Boltara dan Kejaksaan Perkuat Sinergi Pemerintahan Desa

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Pengadilan Agama Boroko.

Hadir pula Nova Marlin Pali, S.E., mewakili Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara, serta Adi Jaya yang mewakili Ketua DPD Aslinmas Sulawesi Utara.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Boltara, kegiatan dihadiri Plt Ketua TP-PKK Kabupaten Boltara, Ny. Moy Olivia Pontoh Mamonto, dan Sekretaris Daerah Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS.

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Boltara, Ny. dr. Firlia Mokoginta Mokoagow, juga hadir bersama anggota DPRD Boltara.

Selain itu, hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, sangadi, Ketua TP-PKK kecamatan dan desa, insan pers, serta pengurus dan anggota organisasi yang dilantik.

Melalui kunjungan kerja dan pelantikan tersebut, Pemkab Boltara berharap koordinasi dengan Kejaksaan serta organisasi kemasyarakatan di tingkat desa semakin kuat.

Sinergi ini diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, meningkatkan pengawasan pembangunan, mencegah penyimpangan dana desa, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.