BOROKO – Menjelang Pemilukada Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) 2013, sikap politik sejumlah politisi dan birokrat senior menjadi sorotan.

Dalam materi opini yang menjadi sumber tulisan ini, mereka bahkan mendapat sindiran “gigi ompong” karena dinilai belum berani menunjukkan sikap politik secara tegas.

Sorotan terutama diarahkan kepada figur-figur yang sebelumnya dikenal memiliki karakter politik kuat, tetapi belum secara terbuka menyatakan kesiapan maju sebagai kandidat bupati maupun wakil bupati.

Dalam materi tersebut, jumlah figur yang berani memasang baliho sebagai kandidat disebut masih terbatas.

Karel Bangko Disebut Lebih Terbuka

Karel Bangko, S.H., disebut sebagai salah satu politisi yang telah menyatakan sikap secara tegas.

Melalui baliho Partai Golkar, Karel disebut menyatakan diri sebagai calon Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2013-2018.

Sementara itu, sejumlah politisi lain dinilai masih mengambil sikap menunggu.

Materi opini juga menyinggung adanya figur yang sempat menunjukkan keinginan maju sebagai kandidat, tetapi kemudian memilih menahan langkah setelah mendapat teguran dari pimpinan partai.

Seorang warga Bintauna bernama Saidan memberikan kritik terhadap sikap semacam itu.

“Politisi seperti ini, memiliki jiwa petarung yang relatif main save. Tak berani bersikap dan tak memiliki prinsip,” ujar Saidan.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian narasumber terhadap perilaku politik para figur yang belum secara terbuka menyatakan pencalonan.

BACA JUGA
Di luar dinamika politik tersebut, Pemda Boltara mempercepat penyusunan RTRW dan RDTR untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai regulasi.

Elite Pemerintahan Juga Disorot

Materi opini turut menyoroti elite politik yang saat itu memimpin Bolaang Mongondow Utara.

Mereka dinilai belum secara terbuka memasang baliho atau menyatakan kesiapan maju sebagai calon bupati.

Dalam materi disebutkan, alasan yang disampaikan kepada masyarakat adalah masih berfokus menyelesaikan sisa tugas pemerintahan.

Situasi tersebut kemudian dibandingkan dengan Kota Kotamobagu.

Materi opini menilai politisi dan birokrat di Kotamobagu lebih terbuka dalam menyatakan sikap politik, sementara roda pemerintahan dan aktivitas politik tetap berjalan.

Perbedaan sikap tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap dinamika politik Bolmut menjelang Pemilukada 2013.