Verifikasi Artikel
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim, Selasa (3/11/2026) sore.
Dalam sambutannya, Bupati Boltim Oskar Manoppo, menyampaikan bahwa kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus alokasi anggaran tahun 2027.
Menurut Oskar, kesepakatan itu mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah terlibat dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.
"Dokumen ini akan menjadi pondasi utama yang menentukan kemana arah pembangunan dan alokasi anggaran akan kita wujudkan pada tahun 2027 demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur," ujar Oskar.
Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS 2027, Oskar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelaraskan kebijakan anggaran dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal daerah.
Selain itu, sinkronisasi kebijakan diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, mengendalikan inflasi, serta memastikan belanja daerah memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Oskar turut mengungkapkan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA-PPAS 2027 dengan KEM-PPKF yang diterbitkan Gubernur Sulawesi Utara. Secara umum, dokumen perencanaan Boltim dinilai telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator makro, termasuk alokasi belanja wajib pendidikan yang mencapai 22,63 persen.
Meski demikian, terdapat sejumlah catatan evaluasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Oskar menginstruksikan TAPD dan seluruh perangkat daerah melakukan penyempurnaan rancangan anggaran, terutama optimalisasi dan realokasi anggaran infrastruktur agar secara bertahap menuju target 40 persen.
Selain itu, konsolidasi belanja pegawai diarahkan menuju batas maksimal 30 persen. Pemerintah daerah juga diminta mengeksplorasi skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Menindaklanjuti catatan evaluasi tersebut, saya menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan secara cermat," tegasnya.
Lebih lanjut, Oskar menyebutkan bahwa KUA-PPAS 2027 difokuskan pada sejumlah prioritas pembangunan daerah. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan infrastruktur dasar untuk menunjang konektivitas wilayah, serta penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS, dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, Oskar berharap hubungan kerja sama antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga hingga seluruh tahapan penyusunan APBD selesai.
Ia menilai sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara kedua lembaga merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
"Tantangan di depan tentu tidak semakin ringan, oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk membuang jauh-jauh ego sektoral. Mari kita rapatkan barisan, bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tuntas," ungkapnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
"Pastikan setiap rupiah dari uang rakyat ini kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang tepat sasaran dan berdampak langsung," tegas Oskar.
Menutup sambutannya, Oskar mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD terus bergandengan tangan mewujudkan visi pembangunan Boltim, yakni Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukan sekadar dokumen perencanaan anggaran, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
"Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kita sepakati pada hari ini bukanlah sekadar deretan angka-angka di atas kertas. Dokumen ini adalah denyut nadi pembangunan daerah kita; sebuah janji dan komitmen moral kita bersama untuk memastikan hadirnya kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur," pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua I Kevin Sumendap. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Boltim Argo Vinsensius Sumaiku bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para undangan lainnya. (Adv)