Verifikasi Artikel
SULUT – Sebanyak 35 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII menerima dokumen pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Selasa (18/8/2026).
Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.IP., M.M., menyerahkan dokumen tersebut kepada Sekretaris Daerah maupun perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulut.
Dari 35 lulusan, sebanyak 33 orang telah mendapatkan penempatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut maupun 14 kabupaten/kota.
Dua lulusan lainnya masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya direncanakan ditempatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Tahlis Gallang Minta Purna Praja Jangan Mengeluh
Tahlis mengingatkan para purna praja agar tidak memandang pengangkatan sebagai CPNS hanya sebagai status.
Menurutnya, tahap tersebut menjadi awal untuk membangun karakter, kompetensi, dan pengalaman sebagai aparatur pemerintahan.
Tahlis yang merupakan Purna Praja Angkatan V kemudian membagikan pengalaman saat pertama kali mendapat penempatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya Kecamatan Kotabunan.
Ia mengisahkan pernah mendapat tugas ke Desa Jiko Blanga yang saat itu membutuhkan perjalanan hingga sehari semalam.
Pengalaman tersebut, menurut Tahlis, menjadi bagian dari proses pembentukan mental seorang aparatur.
“Kalau diberikan tugas oleh pimpinan, itu harus dijadikan tantangan. Bagaimana cara mencari solusi ketika ada masalah, itu akan kita dapatkan ketika di lapangan. Jangan mengeluh dan cengeng,” tegas Tahlis.
Ia menilai pengalaman lapangan menjadi modal bagi lulusan IPDN untuk memahami kondisi masyarakat sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pemerintahan.
Dorong Kolaborasi Pemerintah Pusat hingga Daerah
Tahlis juga mengingatkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto saat pengukuhan purna praja beberapa waktu lalu.
Menurut Tahlis, lulusan IPDN memiliki tanggung jawab membangun kolaborasi lintas batas untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
“Pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini sangat penting. Kalau kita berbicara jumlah PNS, PNS di Indonesia itu banyak. Tetapi, bagaimana bisa membangun kolaborasi dan sinergi untuk bisa melaksanakan program pemerintah pusat, provinsi hingga daerah,” ujar Tahlis.
Ia berharap para purna praja menjadi aparatur yang adaptif, memiliki semangat pengabdian, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi atau satu tingkatan pemerintahan.
“Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.