Verifikasi Artikel
Waktu.news, Bolsel – Sebanyak 91 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai komitmen meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Satpol PP Bolsel, Selasa (10/11/2026), sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Bolaang Mongondow Selatan mengenai penguatan kedisiplinan dan peningkatan kinerja aparatur.
Dari total 91 anggota tersebut, 66 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sedangkan 25 orang lainnya merupakan PPPK Penuh Waktu.
Kegiatan ini turut menjadi bagian dari pembinaan aparatur di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Bolsel, H. Alsyafri Ustad Kadullah, S.Pd., M.E., memberikan arahan kepada anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Satpol PP.
Dalam arahannya, Alsyafri menegaskan bahwa penandatanganan surat pernyataan tidak boleh dipandang sebagai kegiatan administratif semata.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan bentuk kesanggupan setiap anggota untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
Satpol PP Bolsel Perketat Disiplin, Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi
Alsyafri mengingatkan bahwa kedisiplinan menjadi kewajiban seluruh anggota Satpol PP, baik yang berstatus PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.
Ia meminta setiap anggota menunjukkan komitmen melalui kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan Kepala Satpol PP, Alsyafri menilai kedisiplinan merupakan hal mendasar bagi aparat yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
Ia juga memperingatkan bahwa anggota yang terbukti melanggar ketentuan disiplin berdasarkan hasil evaluasi dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran tersebut mencakup tidak dipenuhinya kewajiban serta tindakan meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Surat pernyataan ini merupakan bentuk ikatan komitmen sekaligus alat kontrol bagi seluruh anggota agar senantiasa disiplin, tidak meninggalkan tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Melalui komitmen tertulis tersebut, pemerintah daerah berharap kedisiplinan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ahmadi Modeong Jelaskan Peluang PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpol PP Bolsel, Ahmadi Modeong, turut memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan peluang pengalihan status kepegawaian.
Menurut Ahmadi, ketentuan mengenai hak dan kewajiban PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang manajemen PPPK.
Ia menjelaskan bahwa status PPPK Paruh Waktu tidak menutup kemungkinan bagi seorang pegawai untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.
Namun, perubahan status tersebut tidak berlangsung secara otomatis.
Prosesnya harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk ketersediaan anggaran, hasil penilaian kinerja, evaluasi pimpinan, serta kebutuhan organisasi dan instansi pemerintah.
Ahmadi menyebut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati, memiliki kewenangan mengusulkan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Karena itu, setiap anggota diminta menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas kerja sebagai bagian dari penilaian aparatur.
“Oleh karena itu, penandatanganan surat pernyataan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan anggota dalam menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kinerja setiap anggota akan menjadi bagian penting dalam proses penilaian dan evaluasi oleh pimpinan,” jelas Ahmadi.
Ahmadi, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, kembali menekankan bahwa perubahan status kepegawaian harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut mencakup pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu maupun perubahan status dari PPPK menjadi PNS, yang masing-masing harus memenuhi mekanisme dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan pentingnya penilaian kinerja, kebutuhan organisasi, serta kemampuan anggaran dalam proses kepegawaian tersebut.
Melalui penandatanganan surat pernyataan ini, Pemkab Bolsel berharap seluruh anggota Satpol PP semakin memperkuat integritas, loyalitas, dan tanggung jawab.
Komitmen tersebut diharapkan tercermin dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum, dan pelindung masyarakat.