Waktu.news, Boltara – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu.

Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Program dan Realisasi Anggaran di Ruang Rapat Bupati, Senin (2/11/2026).

Rapat tersebut membahas capaian program dan pelaksanaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah hingga triwulan berjalan.

Aditya menekankan bahwa percepatan realisasi harus dibarengi kedisiplinan anggaran dan akuntabilitas kinerja.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

BACA JUGA
Pembahasan mengenai manfaat anggaran bagi masyarakat juga berkaitan dengan Rapat Perdana Plt Bupati Boltara yang membahas penguatan koordinasi dan kualitas layanan pendidikan.

Aditya Pontoh Minta OPD Serius Kawal Program Pembangunan

Dalam arahannya, Aditya Pontoh menyoroti pentingnya tanggung jawab pimpinan OPD terhadap pelaksanaan program di instansi masing-masing.

Menurutnya, kedisiplinan anggaran dan ketepatan waktu menjadi perhatian penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta lebih serius mengawal kegiatan yang telah direncanakan.

Perangkat daerah dengan realisasi anggaran yang masih rendah juga diminta melakukan percepatan pelaksanaan program.

BACA JUGA
Dalam agenda pemerintahan Boltara lainnya, Aditya Pontoh menghadiri kunjungan kerja Plt Kajati Sulut yang dirangkaikan dengan pelantikan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas.

Selain mengejar realisasi, Aditya menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Arahan tersebut menjadi penekanan dalam evaluasi capaian program dan realisasi anggaran di lingkungan Pemkab Boltara.

Plt. Bupati Ingatkan OPD Hindari SiLPA yang Tidak Perlu

Persoalan sisa anggaran turut menjadi perhatian dalam rapat evaluasi tersebut.

BACA JUGA
Pembahasan sisa anggaran ini berkaitan dengan KUA-PPAS Boltara 2027 yang menjadi landasan penyusunan APBD dan memuat fokus pemerataan, UMKM, lapangan kerja, serta pelayanan publik.

Aditya Pontoh mengingatkan pimpinan OPD agar menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak perlu.

Ia meminta perangkat daerah memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang masih menghadapi hambatan, terutama kendala teknis yang dapat memengaruhi realisasi program.

Menurut arahannya, berbagai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penekanan terhadap SiLPA dan hambatan teknis menjadi bagian dari upaya Pemkab Boltara mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan.

BACA JUGA
Dalam konteks agenda pemerintah daerah Boltara, pembukaan MTQ Boltara 2026 menjadi kegiatan lain yang berlangsung di wilayah Bolaang Mongondow Utara.

Meski demikian, materi rapat belum memuat angka realisasi anggaran maupun besaran SiLPA pada masing-masing OPD.

Evaluasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Rapat evaluasi yang dipimpin Plt. Bupati tersebut turut dihadiri para asisten sekretaris daerah, staf ahli bupati, serta pimpinan OPD terkait.

Pertemuan ini menjadi forum pemerintah daerah untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran hingga triwulan berjalan.

Melalui evaluasi tersebut, Aditya Pontoh menegaskan kembali pentingnya kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan program pemerintah.

Para pimpinan OPD diminta menindaklanjuti kendala pelaksanaan kegiatan sekaligus mempercepat realisasi anggaran yang belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menempatkan percepatan pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.