Waktu.news, Manado – Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, S.Tr.T., mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan data aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Arahan tersebut disampaikan saat membuka Workshop dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tata Kelola Data dan Transformasi Digital ASN Pemkab Bolaang Mongondow di Best Western The Lagoon Manado, Jumat (20/11/2026).

Dony menegaskan bahwa data kepegawaian memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengembangan sumber daya aparatur.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi agar proses perencanaan serta pengambilan kebijakan dapat berjalan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia dalam pengelolaan informasi pemerintahan.

BACA JUGA
Selain memperkuat tata kelola data pemerintahan, Dony Lumenta juga membuka Bimtek Guru PAUD Bolmong dengan penekanan pada pendidikan inklusif.

Transformasi digital, lanjut Dony, menjadi kebutuhan untuk membangun birokrasi yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

"Data kepegawaian bukan lagi sekadar arsip administratif, melainkan aset strategis yang menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan pimpinan, penerapan sistem merit, pemetaan talenta, hingga pengembangan karier setiap ASN," tegas Dony Lumenta.

Dony Lumenta Tekankan Empat Langkah Transformasi Digital ASN Bolmong

Dalam sambutannya, Dony menyampaikan empat fokus utama yang perlu mendapat perhatian seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola data ASN.

Pertama, implementasi Satu Data ASN melalui integrasi SIASN dan MyASN.

BACA JUGA
Di luar penguatan data ASN, Dony Lumenta juga membuka pelatihan koding dan AI bagi guru SD se-Bolmong, yang menyoroti transformasi digital di bidang pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow didorong mengoptimalkan integrasi layanan melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) serta aplikasi MyASN.

Integrasi tersebut diarahkan untuk memangkas proses birokrasi dan mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian.

Layanan yang menjadi perhatian mencakup proses kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun ASN agar dapat berjalan lebih transparan.

Kedua, meningkatkan kualitas dan ketepatan data kepegawaian.

BACA JUGA
Di luar pembenahan data kepegawaian, Dony Lumenta juga menyoroti pengawasan aktivitas perusahaan dalam FGD RPPLH Bolaang Mongondow 2026.

Dony meminta setiap perangkat daerah memperhatikan akurasi, kelengkapan, serta kemutakhiran informasi pegawai.

Data yang dikelola harus mencerminkan kondisi kepegawaian secara tepat agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penguatan kualitas data juga berkaitan dengan penerapan sistem merit, pemetaan talenta, serta pengembangan karier ASN.

Ketiga, mempercepat digitalisasi arsip kepegawaian.

BACA JUGA
Dalam agenda lain di Manado, Dony Lumenta membahas distribusi dan harga pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia Sulawesi Utara.

Pemkab Bolmong perlu mengoptimalkan penggunaan Document Management System (DMS) yang terintegrasi dalam SIASN.

Melalui sistem tersebut, berkas kepegawaian diharapkan dapat diunggah dan dikelola sesuai standar Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan pengelolaan administrasi kepegawaian secara digital.

Keempat, melakukan rekonsiliasi perbedaan data dengan BKN.

Dony menekankan pentingnya penyelarasan data antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan BKN pusat.

BACA JUGA
Pembenahan data ASN yang disoroti Dony melengkapi pembahasan tentang Pelatihan Dasar CPNS Bolmong, yang menekankan lima sikap ASN dan pelayanan berorientasi masyarakat.

Rekonsiliasi tersebut bertujuan mengatasi disparitas atau ketidaksesuaian informasi kepegawaian.

Menurutnya, perbedaan data perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan kendala yang berdampak pada pemenuhan hak kepegawaian ASN.

Keempat langkah tersebut menjadi arahan utama dalam penguatan tata kelola data dan transformasi digital aparatur di lingkungan Pemkab Bolmong.

Digitalisasi Kepegawaian Jadi Tanggung Jawab Seluruh OPD

Dony Lumenta mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital kepegawaian tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Seluruh perangkat daerah perlu mengambil peran aktif dalam memastikan kualitas data dan kelancaran pelayanan administrasi ASN.

Tanggung jawab tersebut mencakup kepala perangkat daerah, kepala subbagian kepegawaian, administrator, hingga setiap ASN.

Karena itu, Dony meminta peserta workshop dan bimtek mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh.

Ia juga mengarahkan peserta memanfaatkan kehadiran narasumber dari Kantor Regional XI BKN Manado untuk berkonsultasi mengenai berbagai kendala teknis yang dihadapi.

Melalui konsultasi tersebut, persoalan terkait pengelolaan data dan layanan kepegawaian diharapkan dapat memperoleh penyelesaian.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, S.Sos., M.A.P., bersama jajaran.

Pemkab Bolmong Targetkan Tata Kelola Data ASN Lebih Baik

Melalui workshop dan bimtek tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berharap dapat membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola data ASN.

Penguatan sistem informasi, pembenahan arsip digital, serta sinkronisasi data kepegawaian menjadi bagian dari arah perbaikan yang ditekankan Wakil Bupati.

Selain mempercepat proses administrasi, transformasi digital juga diharapkan mendukung pengambilan keputusan kepegawaian yang lebih tepat.

Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi menjadi perhatian dalam mendukung sistem merit, pemetaan talenta, serta pengembangan karier aparatur.

Dony berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjalankan transformasi tersebut secara bersama-sama.

Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow yang modern, adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.