Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dalam menghadapi perubahan dunia kerja dan meningkatkan pelindungan pekerja.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).

Indah menyampaikan Country Statement Indonesia dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

Iklan

Menurutnya, dunia kerja berubah dengan cepat seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global.

Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap lanskap pasar kerja. Kondisi itu membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif serta kolaborasi antarlembaga dan antarnegara.

BACA JUGA
Pembahasan mengenai kebijakan ketenagakerjaan adaptif ini beririsan dengan Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai bagi industri.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional,” ujar Indah.

Indonesia Dorong Perluasan Kerja Sama dengan ILO

Kerja sama Indonesia dan ILO selama ini mencakup sejumlah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Program tersebut juga menyasar petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Sepanjang 2022–2026, kerja sama antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB).

ILO juga memberikan dukungan terhadap agenda strategis ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.

“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” kata Indah.

Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN-ILO yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing negara anggota.

Program yang disusun diharapkan berorientasi pada hasil dan mampu menjawab beragam kebutuhan ketenagakerjaan di setiap negara.

Pelindungan Awak Kapal Perikanan Jadi Prioritas

Salah satu prioritas yang disoroti Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.

Menurut Indah, penguatan pelindungan pekerja sektor perikanan perlu mencakup sejumlah aspek.

Aspek tersebut meliputi tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.

Indonesia berharap kerja sama dengan ILO dan negara-negara anggota ASEAN dapat terus diperkuat dalam menghadapi perkembangan dunia kerja.

BACA JUGA
Penekanan pada standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelindungan pekerja juga terkait dengan penegasan Gubernur Sulut bahwa keselamatan kerja tidak dapat ditawar.

“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” tutup Indah.