BOLTARA – Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PB KPMIBU) mengingatkan media di Bolmut agar menjaga independensi dan etika jurnalistik menjelang Pemilukada.

Ketua Umum PB KPMIBU Abdul Agus Heydemans menilai kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi membutuhkan media massa yang independen.

Menurutnya, media memiliki peran menyampaikan informasi yang benar, relevan, dan objektif sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

“Kami mengharapkan kepada seluruh media yang ada di Bolmut untuk tetap menjaga independensi dan etika jurnalistik, terutama pemimpin dari biro masing-masing media perwakilan Bolmong Utara,” tegas Heydemans dalam materi sumber.

Ia juga mengingatkan agar proses pengolahan berita di tingkat biro maupun redaksi tidak diarahkan untuk menguntungkan kandidat tertentu.

BACA JUGA
Di luar sorotan independensi pemberitaan, perkembangan pariwisata Bolaang Mongondow Utara juga tercatat melalui 110 ribu wisatawan, 18 hotel, dan 41 destinasi aktif pada 2025.

Koran Masuk Desa Ikut Jadi Sorotan

Heydemans secara khusus menyinggung program Koran Masuk Desa (KMD) yang disebut kembali aktif.

Menurutnya, program tersebut jangan sampai digunakan untuk mendukung kepentingan salah satu kandidat dalam kontestasi politik.

“Koran Masuk Desa (KMD) yang sudah aktif kembali ini jangan sampai dijadikan sebagai watchdog untuk salah satu kandidat nanti,” ujar Heydemans.

Ia menyatakan PB KPMIBU akan terus mengawal proses Pemilukada di Bolaang Mongondow Utara.

BACA JUGA
Di wilayah yang sama, perkembangan pendidikan kejuruan tercatat melalui enam SMK aktif dengan 117 guru dan 908 murid pada tahun ajaran 2025/2026.

Dalam materi sumber, istilah watchdog digunakan dalam konteks kekhawatiran terhadap kemungkinan keberpihakan media kepada kandidat tertentu.

BKPRMI Ingatkan Potensi “Main Mata”

Ketua BKPRMI Djunaidi Harundja, S.H., dalam kesempatan terpisah juga mengingatkan agar media tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Ia menyoroti kemungkinan terjadinya hubungan kepentingan antara pemilik media dan elite politik daerah.

“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan media sebagai sarana ‘main mata’ antara pemilik media dan elit politik daerah,” kata Harundja.

Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, pers berpotensi berubah menjadi alat kepentingan sesaat untuk menggalang dukungan politik di tengah masyarakat.

Pemkab: KMD untuk Sosialisasi Aktivitas Pemerintah

Kepala Bagian Humas Pemda Bolmut Fadly Binolombangan, S.Pd., M.Si., memberikan penjelasan mengenai Koran Masuk Desa.

Ia menyebut KMD sebagai salah satu program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan media massa.

Program tersebut, menurut Binolombangan, digunakan untuk menyosialisasikan aktivitas pemerintah daerah.

Ia menegaskan urusan politik merupakan tanggung jawab pihak lain, seperti tim sukses masing-masing calon maupun simpatisan.

Binolombangan meminta agar KMD tidak dipandang sebagai bagian dari kepentingan politik internal pemerintah daerah.

Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi terhadap pemberitaan media.

Dengan demikian, perdebatan yang muncul dalam materi tersebut berpusat pada pentingnya menjaga batas antara kerja jurnalistik, program informasi pemerintah, dan kepentingan politik menjelang Pemilukada.