Liputan Khusus
Trending

Akhir dari Polemik Penyaluran BST, Aris Menarik, Dian Padat Jelas, TKS Mengeluh, Kunci Mantan Sangadi

Waktu.news | Komisi I DPRD Bolmut, Kamis (15/01/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial terkait penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) khusus masyarakat yang terdampak COVID-19.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi, Rekso Siswoyo Binolombangan yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD, Frangky Chendra, Wakil Ketua I, Salim Bin Abdullah dan Saiful Ambarak sebagai Waket II.

Sebelumnya,

(Baca: Pernyataan Waket II DPRD Bolmut Tentang Penyaluran BLT Tahun 2021) Selasa (12/01/21) Saiful Ambarak, mengatakan bahwa penyaluran bantuan BLT pada tahun 2021 ini, banyak masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima, sementara mereka pada tahun 2020 menerima, dan kondisi sosial ekonominya lebih baik dari yang tidak menerima bantuan dan bahkan ada aparat desa yang menerima BST, sementara mereka digaji.

Jangan terkesan pilih kasih atau ada unsur suka atau tidak suka, semuanya harus diperjelas. Kami bukannya mencari kesalahan, sama sekali tidak, hanya ingin agar keterbukaan publik, biar kami dan mereka yang tidak menerima ini tahu jelas persoalannya dimana,”kata Ambarak pada berita sebelumnya.  

Polemik Penyaluran BST
Rekso Siswoyo Binolombangan dan dan Saiful Ambarak sebagai Waket II Mempersilahkan Dinsos Untuk Menjelaskan

Diawal RDP, Ketua Komisi I dan wakil ketua II mempersilahkan kepada Dinsos untuk menjelaskan secara rinci data penerimaan Bantuan Sosial Tunai pada tahap ke sembilan dan sepuluh yang menjadi polemik.

Penjelasan Kepada Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial, Sitti Sabrina Buhang Ketika dipersilahkan langsung mengatakan bawah untuk pendataan, Dinas Sosial Kabupaten tidak melakukan mendataan akan tetapi hanya melakukan Verifikasi dan Validasi data yang sudah dikirim oleh kami dan nama-nama yang ada itu kami verifikasi kembali dan di combine dengan data Dukcapil.

Untuk tahun 2020, pihaknya melakukan Verifikasi dan Validasi data dengan melibatkan aparat desa. setelah verifikasi dilakukan Musyawarah Desa, kami tidak ada intervensi dalam Musdes, para Kepala Desa yang duduk bersama warga untuk menentukan apakah keluarga ini layak atau tidak, itu kewenangan dari pihak Desa,”jelasnya.

Tanggapan Menarik Oleh Sekretaris Komisi I Budi Setiwan Kohongia

Sekretaris Komisi I Budi Setiwan Kohongia dengan tegas Mempertanyakan tentang data terpadu kesejahteraan sosial, karena semua bantuan kedepannya nanti akan bersumber dari DTKS, dan hal tersebut sudah dimintakan oleh komisi I pada tahun 2020,”jelas Budi.

“Dan kami sudah memintakan kepada dinas sosial tahun lalu untuk mendampingi sampai ke Musyawarah Desa (Musdes), tidak boleh tidak, karena terkadang hanya saudaranya kepala desa, saudaranya sekertaris desa, saudaranya kepada dusun dan lain sebagainya yang dapat, sementara yang lain tidak, karena tidak tercover di DTKS, itu maksud dan tujuan kami,”tegas budi dengan nada “Toa”.

Semalam sebelum RDP saya mencoba untuk akses dashboard DTKS kementrian sosial pada Sebaran jumlah DTKS periode oktober 2020 berdasarkan Kepmensos Nomor 146/HUK/2020 per tanggal 19 desember 2020. Disitu saya melihat Khusus untuk kabupaten bolaang mongondow utara, mulai dari jumlah data, jumlah keluarga dan jumlah individu.

sebaran dtks 2020

Budi terus mempertanyakan kalau semua desa di bolmut melakukan musdes? Bahkan sampai empat kali Ia Bertanya ke dinas sosial tentang Musdes sudah dilakukan oleh semua desa atau belum. karena kata dia, itu bagian dari RDP komisi 1 tahun 2020, biar nanti semua jelas dan tidak ada yang disembunyikan, karena akar permasalahannya disini,”tegas budi.  

1 2 3Next page

Redaksi Waktu

Berita yang masuk di Email, Whatapps dan Telegram Redaksi akan di Edit terlebih dahulu oleh Tim Editor Media Waktu.news kemudian di publish.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button