foto by humas pemkab bolmut[/caption]
Oleh karena itu, tadi malam saya menyatakan bahwa DPD RI, khususnya Senator dari daerah pemilihan Sulawesi utara maupun Senator yang bertugas di Komite 1 DPD RI, yang membidangi soal pemekaran wilayah untuk segera tanggap dan membahas usulan dari lima pemerintah daerah di Bolaang Mongondo Raya, atas harapan mereka agar lima daerah ini dapat menjadi Provinsi Bolmong Raya.
Sejarah Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kami dari DPD tentu akan memasukkan agenda pemekaran provinsi Bolmong Raya sebagai prioritas pemekaran wilayah, selain Papua dan Papua Barat serta Kalimantan Barat. Tetapi tentu dengan syarat, bahwa kemandirian fiskal daerah harus teruji dan terbukti. Sehingga tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk itu, dalam beberapa kesempatan di daerah, saya selalu sampaikan, daerah harus fokus membangun atau membelanjakan anggaran APBD ke program-program yang menjadi pengungkit ekonomi.
Bila perlu Lanjutnya lagi, bangun dan dirikan BUMD yang akan memberi nilai tambah kepada produk andalan masyarakat setempat. Sehingga BUMD sebagai instrumen atau bagian dari pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada usaha rakyat.
Dan yang takkalah penting lagi, lakukan koordinasi yang intensif dengan empat Senator asal Sulawesi Utara. Karena para Senator dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni saudari Cherish Harriette, ibu Maya Rumantir, saudara Djafar Alkatiri dan saudara Stefanus BAN Liow, adalah orang-orang idealis yang sangat peduli dengan daerahnya.
Diakhir sambutannya, Nyalla Mahmud Mattalitti berharap Bolmong, Boltim, Bolsel, Bolmut, dan Kotamobagu terus menggalang sinergi antar-wilayah sebagai kawasan Bolmong Raya.
Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, dirildoi Allah SWT, dan pada akhirnya menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan,”tutupnya.
Diketahui, Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.(rhp)
foto by humas pemkab bolmut[/caption]
Oleh karena itu, tadi malam saya menyatakan bahwa DPD RI, khususnya Senator dari daerah pemilihan Sulawesi utara maupun Senator yang bertugas di Komite 1 DPD RI, yang membidangi soal pemekaran wilayah untuk segera tanggap dan membahas usulan dari lima pemerintah daerah di Bolaang Mongondo Raya, atas harapan mereka agar lima daerah ini dapat menjadi Provinsi Bolmong Raya.
Sejarah Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kami dari DPD tentu akan memasukkan agenda pemekaran provinsi Bolmong Raya sebagai prioritas pemekaran wilayah, selain Papua dan Papua Barat serta Kalimantan Barat. Tetapi tentu dengan syarat, bahwa kemandirian fiskal daerah harus teruji dan terbukti. Sehingga tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk itu, dalam beberapa kesempatan di daerah, saya selalu sampaikan, daerah harus fokus membangun atau membelanjakan anggaran APBD ke program-program yang menjadi pengungkit ekonomi.
Bila perlu Lanjutnya lagi, bangun dan dirikan BUMD yang akan memberi nilai tambah kepada produk andalan masyarakat setempat. Sehingga BUMD sebagai instrumen atau bagian dari pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada usaha rakyat.
Dan yang takkalah penting lagi, lakukan koordinasi yang intensif dengan empat Senator asal Sulawesi Utara. Karena para Senator dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni saudari Cherish Harriette, ibu Maya Rumantir, saudara Djafar Alkatiri dan saudara Stefanus BAN Liow, adalah orang-orang idealis yang sangat peduli dengan daerahnya.
Diakhir sambutannya, Nyalla Mahmud Mattalitti berharap Bolmong, Boltim, Bolsel, Bolmut, dan Kotamobagu terus menggalang sinergi antar-wilayah sebagai kawasan Bolmong Raya.
Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, dirildoi Allah SWT, dan pada akhirnya menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan,”tutupnya.
Diketahui, Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.(rhp)
Dukung Jurnalisme Waktu.News
Dukungan pembaca membantu Waktu.News terus menghadirkan kerja jurnalistik untuk masyarakat.
Dukungan dari artikel ini tercatat sebagai apresiasi terhadap karya jurnalistik Mahdiyah Sanggilalung.
Dukungan tidak memengaruhi independensi, isi, sudut pandang, maupun keputusan editorial Waktu.News.