Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar secara virtual, Selasa (15/04/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, dan berpusat di Kantor Kemensos-RI, diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, Pemkab Bolmong menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara yang turut hadir dalam agenda strategis nasional tersebut.

Implementasi Program Sekolah Rakyat Sesuai Inpres 8 Tahun 2025

Rapat ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu pendekatan inovatif pemerintah dalam menyasar akar kemiskinan lewat pendidikan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menindaklanjuti surat resmi Kemensos RI Nomor S-33/MS/PR.04.01/03/2025 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2025, terkait ajakan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Delegasi Bolmong Hadirkan Unsur Strategis Daerah

Dalam pertemuan virtual tersebut, Pemkab Bolmong diwakili oleh Asisten I Setda Bolmong, Deker Rompas, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, unsur dari Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Bolmong. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi wujud keseriusan Pemkab Bolmong dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat di daerah.

Bolmong Siap Menjadi Percontohan Sekolah Rakyat di Sulut

Dengan partisipasi aktif ini, Pemkab Bolmong siap menjadi pelopor dan percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sulawesi Utara. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan pendekatan yang menyentuh langsung ke masyarakat bawah. Program Sekolah Rakyat diyakini akan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi pendidikan, sosial, dan infrastruktur yang terintegrasi.