Anggaran Dispora Sulut 2027 Dirancang Rp20,4 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin dan Hasil Program

Waktu.news, Sulut – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara merencanakan anggaran sebesar Rp20,4 miliar untuk tahun 2027, dengan belanja pegawai serta barang dan jasa sebagai dua komponen terbesar.

Rencana tersebut masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Kepala Dispora Sulut, Audy Pangemanan, memaparkan rincian anggaran itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Selasa (27/10/2026).

Dalam pemaparannya, Audy menjelaskan bahwa Dispora Sulut merencanakan pelaksanaan empat program, 15 kegiatan, dan 37 subkegiatan pada tahun anggaran mendatang.

Namun, besarnya kebutuhan belanja rutin menjadi perhatian DPRD. Komisi IV meminta agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan dana, tetapi juga mampu mencapai tujuan setiap program kerja.

BACA JUGA
Di tingkat anggaran daerah, sorotan terhadap pencapaian tujuan program juga berkaitan dengan Perubahan APBD Sulut 2026, yang memuat perubahan pendapatan, belanja, SiLPA, dan penajaman program pembangunan.

Rincian Anggaran Dispora Sulut 2027 Sebesar Rp20,4 Miliar

Audy Pangemanan memaparkan bahwa rencana anggaran Dispora Sulut 2027 terbagi dalam empat kelompok belanja.

Alokasi terbesar berada pada belanja pegawai sebesar Rp9,96 miliar, disusul belanja barang dan jasa yang mencapai Rp9,73 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja hibah direncanakan sebesar Rp501,18 juta dan belanja modal Rp219,96 juta.

Berikut rincian alokasi anggaran Dispora Sulut untuk 2027:

BACA JUGA
Dalam konteks capaian daerah, Sulawesi Utara menerima penghargaan Akses Terhadap Layanan Pendidikan pada 2026 serta insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.

Berdasarkan komposisi tersebut, kebutuhan belanja pegawai dan barang serta jasa menyerap sebagian besar rencana anggaran dinas.

Audy menjelaskan, besarnya alokasi belanja pegawai berkaitan dengan kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur yang bekerja di lingkungan Dispora Sulut.

Saat ini, menurut pemaparannya, Dispora Sulut memiliki 54 pegawai negeri sipil (PNS) dan 55 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Dengan demikian, terdapat 109 pegawai yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan belanja aparatur dalam penjelasan tersebut.

BACA JUGA
Pembahasan kebutuhan aparatur tersebut juga berlangsung dalam konteks anggaran daerah, termasuk Perubahan APBD Manado 2026 yang meningkat dari Rp1,527 triliun menjadi Rp1,738 triliun.

Audy Pangemanan Jelaskan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dalam RDP tersebut, Audy merinci kebutuhan pembayaran gaji pegawai pada 2027 mencapai sekitar Rp7,40 miliar.

Selain gaji, Dispora Sulut juga merencanakan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp2,5 miliar.

Menurut Audy, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin kelangsungan operasional dinas.

“Artinya sebagian besar dari anggaran yang tersedia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan,” jelas Audy.

BACA JUGA
Konteks keberlangsungan tugas pemerintahan ini terkait dengan kebijakan kerja ASN Sulawesi Utara, termasuk keputusan pembatalan FWA dan kembalinya seluruh ASN bekerja dari kantor.

Besarnya kebutuhan belanja pegawai menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran Dispora Sulut.

Sementara itu, alokasi untuk barang dan jasa, hibah, serta belanja modal tetap menjadi bagian dari keseluruhan rencana pembiayaan program dan kegiatan tahun 2027.

Cindy Wurangian Ingatkan Anggaran Harus Capai Tujuan Program

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, memberikan perhatian terhadap besarnya porsi belanja rutin dalam rencana anggaran Dispora Sulut.

Menurut Cindy, keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja.

Anggaran yang digunakan harus memberikan hasil sesuai tujuan program kerja yang telah direncanakan.

BACA JUGA
Dalam bidang olahraga, PORTINA Sulut juga menggelar pendidikan, pelatihan, dan pertandingan olahraga tradisional bagi pelajar SMA/SMK se-Sulut pada 20–21 Oktober 2026.

“Bukan hanya pada penyerapan anggaran, tapi yang terpenting adalah dalam penyerapan anggaran harus mencapai tujuan program kerja,” tegas Cindy.

Penekanan tersebut disampaikan dalam pembahasan rencana anggaran Dispora Sulut bersama Komisi IV DPRD.

Cindy mengingatkan pentingnya memastikan setiap alokasi belanja memiliki keterkaitan dengan sasaran program yang ingin dicapai.

Dengan demikian, pelaksanaan program pemuda dan olahraga perlu memperhatikan hasil kegiatan, bukan hanya jumlah dana yang telah dibelanjakan.

DPRD Sulut Buka Peluang Pembahasan Tambahan Anggaran Prioritas

Selain menyoroti efektivitas belanja, Cindy Wurangian membuka ruang bagi Dispora Sulut untuk menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran yang dinilai mendesak.

Namun, usulan tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan disertai data pendukung.

Menurut Cindy, kelengkapan informasi diperlukan agar kebutuhan prioritas dapat dipertimbangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

“Untuk kebutuhan di Banggar, kalau memang betul-betul ada yang urgent, sediakan data pendukung untuk kami perjuangkan di Banggar,” tandas Cindy.

Pernyataan tersebut memberi kesempatan kepada Dispora Sulut untuk menyampaikan kebutuhan prioritas apabila terdapat program yang memerlukan dukungan anggaran tambahan.

Meski demikian, peluang pembahasan tersebut belum berarti adanya persetujuan terhadap penambahan anggaran.

Usulan tetap perlu disertai data yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pembahasan anggaran.

Dengan rencana alokasi Rp20,4 miliar, Dispora Sulut diharapkan dapat menjalankan program kerja secara optimal pada 2027.

Komisi IV DPRD Sulut menekankan pentingnya memastikan penggunaan anggaran mampu mendukung pencapaian tujuan program pengembangan pemuda dan olahraga di daerah.