Tutuyan, WAKTU.news – Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Feky Charly Makalunsenge memastikan tidak ada pungutan liar di sekolahnya.
Hal itu disampaikannya usai Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Lucky Tompodung mengunjungi SMA N 1 Tutuyan pada 31 Agustus 2022, beberapa hari lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, SMA N 1 Tutuyan diduga melakukan pungutan liar terhadap orang tua siswa sebesar 50.000 rupiah per bulan.
Namun, Feky Charly Makalunsenge menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan terhadap siswa maupun orang tua siswa. Nominal Rp 50 ribu itu, merupakan hasil kesepakatan diantara orang tua siswa saat rapat komite sekolah.
Feky menjelaskan, komite sekolah merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan sekolah.
Para orang tua siswa melaui komite sekolah kemudian sepakat menggalang dana untuk sejumlah kebutuhan pembangunan di sekolah. Tetapi, penggalangan dana tersebut kata Feky, bersifat sukarela dan tidak diwajibkan per bulan.
Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Sulawesi Utara.
“Dan kedatangan pak Kacabdin, guna memastikan penggalanan dana itu apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Kemudian kami sampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur dan kami (pihak sekolah) tidak megang duitnya,” terangnya.
Ketua Komite Sekolah, Zakaria Sanusi saat ditemui waktu.news membenarkan bahwa nominal Rp 50 ribu memang merupakan hasil kesepakatan orang tua siswa.
“Waktu itu ditawarkan 40, 60 dan 80 ribu kepada orang tua murid dan saat itu lebih banyak memilih 50 ribu, supaya hanya satu lembar,” kata Zakaria Sanusi, Senin (5/9/2022), sore tadi.
Sejauh ini, dana sumbangan yang masuk ke komite sekolah menurut Zakaria, baru ada sekitar Rp 8 juta. Dana tersebut sepenuhnya akan dikelola pengurus komite untuk membangun infrastruktur sekolah, seperti pagar dan penimbunan halaman sekolah.
“Yang sudah mulai di bangun saat ini pos satpam. Setelah itu menimbun halaman, tapi sebatas kemampuan uang yang ada,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal pengaduan orang tua siswa menyangkut besaran Rp 50.000 per bulan itu, Zakaria menjawab kemungkinan yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat komite.
“Mungkin yang keberatan ini tidak hadir, sehingga dia melapor ke wartawan,” tambahnya. (aah)
Beredar Kabar SMA N 1 Tutuyan Pungut Uang Komite Rp 50 Ribu Per Bulan
