Boroko, WAKTU.news – Akses menuju perkampungan transmigrasi Goyo di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali menuai sorotan tajam. Salah satunya adalah soal pembangunan jembatan.
Bagi warga Goyo sendiri, pentingnya akan sebuah media penyambung aktivitas masyarakat menuju pemukiman desa Ollot, dan sebaliknya, sudah seperti kebutuhan pokok layaknya sebuah makanan dan minuman.
Sayang, janji untuk membangun satu-satunya media penghubung ke wilayah terisolir itu, dianggap banyak kalangan hanyalah omong kosong belaka.
Buktinya, selama puluhan tahun, media yang digunakan warga untuk menyeberangi sungai yang menjadi pemisah antara perkampungan transmigrasi Goyo dengan pemukiman Desa Ollot, hanyalah sebuah rakit atau rompon terbuat dari bambu.
Hal itu mendapat tanggapan dari salah satu tokoh muda asal Bolmut, Rustam Nani. Menurutnya, persoalan jembatan Goyo yang saat ini ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial, seperti facebook misalnya, sebetulnya merupakan ekspresi masyarakat untuk mengingatkan pemimpinnya.
Pasalnya, jembatan tersebut sedari lama memang sangat dinantikan warga transmigrasi, utamanya para petani. Seharusnya kata dia, pemerintah kabupaten Bolmut berpikir lebih solutif lagi menanggapi persoalan Goyo.
Namun, Pemkab Bolmut malah mengeluarkan beragam alasan. Mulai dari urusan pembangunan jembatan menuju Goyo adalah tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia, sampai dengan mengatakan bahwa jembatan tersebut masih merupakan aset Pemkab Bolaang Mongondow.
“Nah, andai kata masih tanggungjawab kementerian, apakah pemerintah daerah selama ini tidak pernah melakukan lobby-lobby? Dan kalalu benar masih tanggungjawab kementerian, maka ini menunjukkan ketidakmampuan Pemda,” kata Rustam Nani, Minggu (8/5/2022), melalui sambungan telepon.
Lanjut Rustam Nani, yang paling menyayat hati adalah adanya sebuah alasan jika pembangunannya dianggarkan melalui APBD, maka akan menguras keuangan daerah.
Taksiran anggaran yang akan digelontorkan Pemkab Bolmut guna pembangunan infrastruktur akses jalan di wilayah transmigrasi Goyo, nilainya mencapai 40 hingga 45 miliar rupiah.
“Nah, kalau Pemda beranggapan seperti itu, berarti mereka bicara soal perhitungan rugi dan untungnya. Harusnya bukan seperti itu logika berpikir untuk membangun infrastruktur” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Bolmut menurut Rustam Nani, terkesan tidak serius dan cenderung plin-plan. Alasannya, jika Pemkab betul-betul ingin mengakomodir kepentingan warga transmigrasi Goyo, hal itu sudah terjadi sejak lama.
Misalnya, dengan mencarikan alternatif lain sebagai solusi yang tidak terlalu menelan biaya puluhan miliar. Sayangnya hal tersebut tidak pernah di bahas.
Ia juga meminta, jika Pemkab Bolmut tak lagi mampu membangun jembatan Goyo, sebaiknya sampaikanlah apa adanya. Bukan malah beralasan ini dan itu, yang hanya akan memambah tafsir dan polemik ditingkatkan masyarakat.
“Katakan saja kalau memang belum serius. Sampaikanlah bahwa kami tidak mampu, supaya semuanya clear. Tidak kemudian seperti orang kebakaran jenggot ketika masyarakat mengkritik. Ekspresi masyarakat itu bagian dari kontrol untuk mengingatkan pemimpinnya,” pungkas pria yang dikenal sangat kritis itu.
Diketahui, proyek pembangunan jembatan menuju transmigrasi Goyo ini mulai dikerjakan satu tatun sebelum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdiri sebagai daerah otonom baru, yakni pada masa Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, sekitar 16 tahun yang lalu.
Sejak Bolaang Mongondow Utara resmi dan memiliki Bupati, proyek itu kemudian mangkrak hingga saat ini tak kunjung pernah selesai. Yang ada, hanyalah tiang jembatannya saja. (aah)
