Waktu.news, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengalokasikan anggaran untuk menambah 7.000 peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) melalui APBD Perubahan Tahun 2026.

Dengan penambahan tersebut, total kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Boltara meningkat dari sebelumnya 22.000 menjadi 29.000 jiwa.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan addendum Rencana Kerja Kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2026 bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.

Penandatanganan berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X, Jalan Tololiu Supit Nomor 11, Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Senin (26/10/2026).

Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.

BACA JUGA
Penandatanganan addendum ini berlangsung dalam konteks APBD Perubahan 2026, yang penyusunannya berpedoman pada kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Boltara 2026.

Pemkab Boltara Alokasikan Anggaran untuk 7.000 Peserta Tambahan

Plt Bupati Moh. Aditya Pontoh menjelaskan bahwa penambahan kepesertaan JKN merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, Pemkab Boltara telah menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2026 untuk mendukung penambahan 7.000 peserta kategori PBPU dan BP.

Kebijakan tersebut meningkatkan jumlah peserta yang didaftarkan pemerintah daerah dari 22.000 menjadi 29.000 jiwa.

“Dengan penambahan ini, total kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda menjadi 29.000 jiwa. Ini adalah ikhtiar kita agar semakin banyak masyarakat Boltara yang terlindungi jaminan kesehatannya, sehingga pemenuhan hak dalam mengakses pelayanan kesehatan semakin luas,” ujar Plt. Bupati.

BACA JUGA
Sosok yang sama sebelumnya memimpin Rapat Perdana Plt Bupati Boltara bersama jajaran pendidikan, dengan agenda penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Aditya juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas kerja sama yang selama ini terjalin dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Ia menilai sinergi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Melalui penambahan kepesertaan tersebut, Pemkab Boltara berupaya memperluas cakupan perlindungan JKN bagi penduduk yang masuk dalam kategori PBPU dan BP.

BPJS Kesehatan Apresiasi Dukungan Pemkab Boltara

Pelaksana Harian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BACA JUGA
Dalam agenda pemerintahan Boltara lainnya, Plt Bupati Moh. Aditya Pontoh menghadiri kunjungan kerja Plt Kajati Sulut yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Boltara.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kepesertaan JKN melalui dukungan pemerintah daerah.

Penambahan peserta yang didukung APBD Perubahan 2026 juga menunjukkan perhatian Pemkab Boltara terhadap keberlanjutan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Penandatanganan Addendum Dihadiri DPRD dan Perangkat Daerah

Kegiatan penandatanganan addendum tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BACA JUGA
Konteks penganggaran daerah ini berkaitan dengan KUA-PPAS Boltara 2027 sebagai landasan penyusunan APBD yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan pelayanan publik.

Hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Maria M. Lumi, bersama para asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Melalui kesepakatan perubahan rencana kerja kepesertaan ini, Pemkab Boltara memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan JKN.

Pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan melalui program tersebut.