Pj Bupati Bolmut Terima Penghargaan dan Pencapaian Prestisius di Hari HAM Sedunia
Waktu.news | Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75, Penjabat (Pj) Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena, mengukir prestasi gemilang. Senin (11/12/2023), Pj Bupati Bolmut menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI, yang diberikan oleh Gubernur Olly Dondokambey. Penghargaan tersebut menjadi bukti konkrit atas dedikasi Bolmut sebagai kabupaten peduli HAM.
Tak hanya itu, momen bersejarah ini turut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) tentang pelayanan hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut secara resmi menetapkan Bolmut sebagai Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD-BHAM).
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Dr Ronald S. Lumbuun, SH, MH, Bolmut menempati posisi prestisius dalam capaian aksi HAM. Di tahun 2023, Bolmut berada di urutan ketiga untuk Aksi HAM B04, dengan bobot nilai 100 dan realisasi nilai 63. Begitu juga pada Aksi HAM B08, Bolmut menempati posisi kedua dengan bobot nilai 100 dan realisasi nilai 97,86. Sebelumnya, pada capaian nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2022, Bolmut berada di posisi keempat dengan total nilai 87,9.
Menanggapi laporan tersebut, Dr Ronald menegaskan bahwa implementasi Hak Asasi Manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan berbagai sektor seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara.
Sementara itu Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan harapannya atas dikukuhkannya GTD-BHAM. Gubernur berharap gugus tugas ini dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dan perusahaan di Sulut untuk memantapkan penerapan bisnis dan HAM di tingkat daerah. Penghargaan dan penandatanganan MOU diharapkan dapat mendorong langkah ke depan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Keseruan acara semakin terpancar melalui momen emosional saat Pj Bupati Bolmut menerima piagam penghargaan, membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan gugus tugas bisnis dan HAM adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. (red)
