Tutuyan - Puluhan warga masyarakat yang mewakili sembilan desa di kecamatan Kotabunan, Senin (22/3/2021), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Warga yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang (Malintang) tersebut, menyoal ganti rugi atas lahan mesyarakat oleh Perseroan Terbatas (PT) Arafura Surya Alam (ASA) Bolaang Mongodow Timur. Pasalnya, perusahan yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam mulia itu, hanya menawarkan pembebasan lahan senilai 20 ribu rupiah per meter. Hal ini kemudian membuat masyarakat di sembilan desa lingkar tambang kecewa berat serta merasa sangat dirugikan. Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar SH saat menemui serta berdialog dengan puluhan Aliansi Pemerhati Lingkar Tambang mengatakan, pihaknya akan segera menidaklanjuti semua poin tuntutan dari Aliansi. "Kami berada disini, karena memang dipercayakan rakyat untuk mewakili hak-hak rakyat. Jadi, teman-teman aliansi lingkar tambang tidak perlu khawatir," kata Fuad Landjar. Fuad bahkan menyatakan sikap dengan mengajak 6 anggota DPRD Boltim dihadapan seluruh aliansi, bersedia untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat di lingkar tambang. "Saya Fuad Lanjar SH bersedia bersama-sama Aliansi," tegas Fuad. Warga Malintang Datangi DPRD Boltim Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Boltim Sofyan Alhabsyi juga mengatakan, bahwa pihak perusahan tidak mungkin akan memberikan harga dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Karna yang diambil emas, bukan konga maka perusahan jangan seenaknya dan hanya memberikan ganti rugi tanah tapi tidak dihitung tanaman diatasnya," tambah Sofyan Sementara itu, salah satu warga dari Aliansi Asmawan Lasambu meminta DPRD untuk menyurati perusahan, mendatangkan pihak yang benar-benar berkompeten mengambil keputusan. Jadi, kami selaku masyarakat meminta DPRD harus tegas, kami yakin DPRD Boltim bisa menjadi penyambung lida rakyat," pinta Asmawan dengan tegas. Aksi Aliansi Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dihadiri oleh pihak Keamanan TNI dan Polri serta Anggota DPRD lainnya. (AAH)